REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS — Komisi Eropa pada Rabu (2/3/2022) mengusulkan untuk mengaktifkan skema perlindungan sementara bagi pengungsi Ukraina, dengan memberikan tempat tinggal, pendidikan, hak untuk bekerja.
“Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya secara historis, Komisi (Eropa) hari ini mengusulkan untuk memberikan perlindungan segera di UE bagi mereka yang melarikan diri dari Ukraina,” kata Wakil Presiden Komisi Eropa Margaritis Schinas.
“Semua yang melarikan diri dari perang akan diberikan status aman dan akses ke sekolah, perawatan medis, dan pekerjaan,” tambahnya dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (2/3/2022).
Skema sementara berusaha untuk menghilangkan beban dari sistem suaka nasional dengan menciptakan status perlindungan dengan mengurangi formalitas.
Berdasarkan proposal tersebut, semua warga negara Ukraina, anggota keluarga mereka, dan penduduk negara itu bisa mendapatkan perlindungan langsung yang mencakup hak untuk bekerja, tempat tinggal, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan bantuan medis.
Negara-negara anggota Uni Eropa belum mengadopsi proposal tersebut, tetapi diharapkan menjadi formalitas setelah Menteri Dalam Negeri Uni Eropa menyatakan dukungannya untuk skema perlindungan pada pertemuan luar biasa mereka pada Ahad lalu.
Badan eksekutif UE juga merekomendasikan pedoman yang tidak mengikat bagi negara-negara anggota UE tentang penyederhanaan kontrol perbatasan, mendirikan pos pemeriksaan sementara, dan mengizinkan masuk dengan alasan kemanusiaan bahkan bagi orang-orang yang tidak memiliki paspor atau visa yang sah.
Pedoman tersebut juga memberikan pengecualian pada bea cukai, memungkinkan orang membawa hewan peliharaan dan barang-barang pribadi dengan lebih mudah.
Menurut perkiraan Komisi Eropa, sekitar 650 ribu orang telah melarikan diri ke Uni Eropa dari Ukraina sejak awal invasi militer Rusia. Sedangkan menurut angka PBB, 136 warga sipil, termasuk 13 anak-anak, telah tewas dan 400 lainnya, termasuk 26 anak-anak, terluka di Ukraina.
Perang yang meletus antara Rusia dan Ukraina pada Kamis lalu, telah mendapatkan kecaman dari masyarakat Internasional. Mereka juga menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia, seperti yang dilakukan AS, UE, dan Inggris.
Uni Eropa minggu lalu mengadopsi tiga paket sanksi terhadap Rusia, menargetkan antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, diplomat top Sergey Lavrov, sektor perbankan Rusia, dan perusahaan milik negara utama.
Pada Ahad (27/2/2022), Presiden Volodymyr Zelenskyy secara resmi menandatangani permintaan Ukraina untuk bergabung dengan UE.
Ikuti Whatsapp Channel Republika