REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU -- Plt Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi membuka secara resmi kegiatan Forum Ferangkat Daerah, dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muba tahun 2023. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Muba, dengan mengambil tema Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan. Berlangsung di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (16/3/2022).
Dalam arahannya, Plt Bupati Beni mengatakan bahwa ekonomi di Kabupaten Muba selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini bergantung pada kontribusi sektor pertambangan dan energi. Berdasarkan data, 53 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muba itu kontribusi dari sektor Pertambangan, artinya tanpa Dana Bagi Hasil APBD Kabupaten Muba bisa rendah.
"Oleh karena itu kita harus mulai berfikir realistis, 53 persen PDRB itu dari sektor yang tidak terbarukan artinya semakin lama akan habis. Kondisi sekarang tidak lagi sama dengan dulu, jumlah penduduk semakin banyak maka perlu peningkatan produktifitas pada komoditas unggulan untuk meningkatkan ekonomi," ujar Beni dalam siaran persnya.
Beni juga menyampaikan, dalam rencana pembangunan 2023-2026 Kabupaten Muba akan fokus pada dua hal yaitu, Memperkuat Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi dan Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik.
"Kita akan mendorong daerah kita untuk lebih produktif pada komoditas yang ada, menghadirkan hilirisasi pada komoditas unggulan di Kabupaten Muba. Kita juga menginginkan pembangunan di Muba ini tidak megabaikan/merusak lingkungan, karena harus berkelanjutan," pungkasnya.
Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menyebutkan, SDM di Kabupaten Muba ini harus di upgrade karena dunia kerja sudah berubah, akan banyak profesi yang hilang akibat dari kemajuan teknologi.
"Kita harus menempatkan SDM Muba dengan perkembangan zaman, pelatihan kerja itu kita siapkan ke dunia digital sehingga SDM Muba berkualitas dan angka pengangguran bisa berkurang bahkan hilang," ucap Beni.
Beni juga menegaskan, pelayanan publik harus di tingkatkan. Perlu Perangkat Daerah terkait mendekatkan pelayanan seperti perawatan jalan, karena permasalahan di Kabupaten Muba ini cukup luas bukan hanya di ibukota Sekayu saja.
"Seperti jalan rusak, jangan sampai hancur dulu baru diperbaiki namun sebelum hancur maka perlu perawatan jalan tersebut, untuk itu perlunya regulasi untuk teknis rawat jalan. Kita harus melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani, karena erat kaitannya dengan hasil kualitas pekerjaan," bebernya.
Kepala Bapeda Kabupaten Muba Drs Iskandar Syahrianto MT melaporkan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tahun 2022, bertujuan untuk,menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah, dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang rencana kerja perangkat daerah di kecamatan.
“Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah,” ujar Iskandar.
Lanjutnya, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu menurut paparan Kepala BPS Kabupaten Muba diwakili Statistisi BPS Kabupaten Muba, Heri Sigit Priyanto memaparkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Muba menurun berdasarkan pendataan terakhir di tahun 2021.
"Kabupaten Muba berada pada kategori keberhasilan menengah, kemudian untuk data angka pengangguran, kemiskinan, gini rasio, pertumbuhan ekonomi, IPM sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya.
Lanjut Heri, Bonus demografi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan suatu populasi, memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kabupaten Muba diperkirakan mengalami bonus demografi pada kurun waktu 2021-2025 dengan puncaknya di tahun 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika