REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, transportasi massal Biskita Transpakuan melalui layanan Buy The Service (BTS) ini dijalankan demi keuntungan warga Kota Bogor. Subsidi dari Biskita Transpakuan kerap dipertanyakan DPRD Kota Bogor, lantaran Perumda Trans Pakuan masih berada di bawah ketiak PT Kodjari yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO).
Bima Arya menegaskan, transportasi dimanapun pasti menggunakan sistem subsidi. Sehingga, yang menjadi fokus utama ialah pelayanan, bukan menitipkan uang.
“Warga yang diuntungkan, publik yang diuntungkan itu prinsip pertama yang harus dipahami. Teman-teman DPRD pun nanti kita akan bantu untuk sosialisasi agar frekuensinya sama,” kata Bima Arya, Selasa (5/4).
Dia menjelaskan, sejak awal kerja sama antara Perumda Trans Pakuan dan PT Kodjari merupakan KSO. Sebab, Perumda Trans Pakuan yang kala itu masih bernama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) belum memiliki uang. Sementara PT Kodjari sudah memiliki uang.
Dengan kondisi tersebut, sambung dia, PT Kodjari mengganggarkan bus. Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah memiliki halte dan regulasi, sementara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Perumda Trans Pakuan berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kota Bogor.
“Kalau ditanya sudah berapa (uang) yang mssuk kan nggak ada yang masuk, kan dari warga gratis. Yang ada transfer untuk membeli operasional. Sekali lagi pola pikir kita ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh kita,” ujar Bima Arya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi atau Kiwong, mengungkapkan kekecewaannya karena Perumda Trans Pakuan nyatanya masih berada di bawah ketiak PT Kodjari. Padahal, dewan ingin Perumda Trans Pakuan menjadi leader dalam pengelolaan proyek Biskita di Kota Bogor.
“Kita ketahui bahwa pemenang (lelang) adalah PT Kodjari, bukan perumda. Artinya Kodjari menaggandeng Perumda, padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng kodjari. Sekarang sudah terbalik balik,” ujar Kiwong.
Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bagi DPRD Kota Bogor. Sebab, menurut Kiwong, setelah pemerintah pusat menghentikan subsidi melalui program BTS, tentu beban subsidi tersebut akan dilempar ke pemerintah daerah.
Sehingga, Kiwong tidak ingin, jika nanti subsidi yang harusnya bisa dikelola oleh Perumda Trans Pakuan, malah dikelola oleh PT. Kodjari.
“Sebetulnya core bisnis Perumda itu kan dibidang transportasi. Kalau ke depan skemanya tidak jelas, dimana kita harus subsidi penumpang, tapi hitungannya juga tidak jelas, ya kan berat juga,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika