Selasa 19 Apr 2022 15:59 WIB

Pembangunan Flyover Kopo Hingga Underpass Cibiru akan Dikebut

Pembangunan flyover Kopo merupakan proyek pemerintah pusat dan andalkan APBN

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Foto udara kendaraan melintas di samping area pembangunan Jembatan Layang (flyover) Kopo di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (25/2/2022). Pemerintah Kota Bandung menyatakan pembangunan Flyover Kopo tersebut telah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada akhir April 2022 mendatang, serta diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Foto udara kendaraan melintas di samping area pembangunan Jembatan Layang (flyover) Kopo di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (25/2/2022). Pemerintah Kota Bandung menyatakan pembangunan Flyover Kopo tersebut telah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada akhir April 2022 mendatang, serta diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan menggencarkan percepatan pembangunan infrastuktur. Dia memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur akan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) yang selalu ada setiap tahunnya sebagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan tahunan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (Perda RPKMD). 

“Beliau (wali kota) pasti berpedoman kesana dan pasti juga melaksanakan Perda tentang APBD, ini kan sebagai penunjang atas apa yang sudah diamanatkan dalam peraturan kepala daerah tentang RKPD, nah itu yang saat ini harus dilakukan,” kata Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (19/4/2022). 

Ema mengatakan, pembangunan infrastruktur yang saat ini berlangsung di Kota Bandung memang bukan hanya proyek internal Kota Bandung, namun juga provinsi dan nasional. Salah satunya adalah pembangunan flyover Kopo yang merupakan proyek pemerintah pusat dan mengandalkan sumber dana dari APBN. 

“Sinergitas dan hubungan antar level pemerintah menjadi kunci dan selama ini saya perhatikan sudah sangat bagus, seperti pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR itu juga sangat bagus. Kami mendengar sendiri, menjelang Idul fitri ini flyover Kopo seharusnya targetnya sudah bisa dipakai, mudah-mudahan minggu ini saya akan tinjau, karena pekan depan sudah masuk nuansa Idul fitri ya,” jelasnya. 

Ema mengatakan, pembangunan infrastuktur yang terus menunjukkan progres positif adalah pembukaan interchange KM 149 Tol Gedebage. Meskipun jalan Gedebage Selatan merupakan domain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun Pemkot Bandung telah melakukan koordinasi dan mendorong proses percepatan pembebasan lahan, ujar Ema. 

“Karena kalau tidak ada pelebaran maka akan berat. Makanya harus ada akselerasi, dan kalau pun itu terealisasi dengan kondisi eksisting, tinggal kita tambah petugas untuk mengurangi potensi kemacetan yang ada di sekitar sana. Yang penting berprogres,” tambah Ema. 

Selain mendorong pembangunan fly over Soekarno-Hatta yang melintasi dua lahan tidak sebidang, Ibrahim Aji dan Buahbatu, Pemerintah Kota Bandung juga mendorong percepatan fly over Arjuna-Ciroyom yang kini masih menunggu Detail Engineering Design (DED) dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku penanggungjawab proyek. 

“Nah DED nya masih proses tapi kita sudah berkomunikasi dengan camat setempat, Andir dan Cicendo, lurah Husein dan Lurah Ciroyom. Alhamdulilah kalau hasil rapat kemarin, masyarakat sudah memahami dan relatif kondusif dan mereka tidak dalam kondisi dirugikan, tidak tida tiba dibongkar, karena kita pasti akan perhatikan keadaan mereka, meskipun itu proyek pusat tapi tetap pemerintah daerah harus tetap turun tangan,” tuturnya. 

Selain pembangunan fly over dan interchange, pembangunan underpass Cibiru juga akan diintensifkan. Sama halnya dengan sejumlah proyek sebelumnya, underpass Cibiru juga merupakan proyek pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat, bukan mengandalkan dana APBD Kota Bandung. Meski begitu, Ema mengatakan Pemerintah Kota Bandung akan mendorong percepatan pembangunan, termasuk membantu pelepasan lahan di sekitar lokasi pembangunan. 

“Walikota juga akan melakukan intensitas daya dukung untuk bagaimana memfollow up under pass Cibiru, yang saya tau bukan dari APBD kita, itu APBD dari pemerintah provinsi atau pusat, karena kalau dari pendekatan dokumen perencanaan pembangunan tidak ada alokasi untuk itu (underpass Cibiru). Apalagi status jalan disana kan jalan nasional ya. Kita tinggal mendorong saja, dan surat permohonan untuk percepatan sudah ditandatangani dan sudah dikirim,” pungkas Ema. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement