REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Meskipun 1 Syawal 1431 dipredisikan bersamaan (10/9) waktunya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melaksanakan pengamatan hilal pada Rabu (8/9). Hasilnya akan diserahkan ke pemerintah dan menunggu keputusan sidang isbat yang digelar pemerintah besok (8/9).

Menurut Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, Ghazalie Masroeri, tradisi tersebut dilakukan PBNU mengacu pada dalil Alquran dan Sunnah yang menyatakan perlunya peran ulim amri dalam ihwal penetapan awal bulan. ''PBNU tidak bisa menentukan tetapi otoritas berada pada pemerintah,'' ujar dia kepada Republika di Jakarta, Selasa (7/9)

Ghazalie menjelaskan, untuk mencapai rukyat hilal yang berkualitas PBNU menggunakan hisab sebagai acuan penguat dan bukan penentu. Oleh karena itu, PBNU menggelar rukyat hilal di sembilan puluh titik lokasi rukyat strategis di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut di bawah koordinasi Lajnah Falakiyah PBNU. Rukyat tersebut dilaksanakan oleh 120 perukyat bersertifikat nasional.

Di samping itu sejumlah para alim ulama ahli rukyah, ahli hisab, nahdliyyin dan pesantren setempat, serta instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Ke depan, Ghazalie memandang perlu mempersatukan umat Islam terutama para elit ormas. Semua pihak duduk bersama membicarakan upaya redifinisi hilal yang mengacu Alquran, Sunnah, bahasa, dan ilmu pengetahuan.

Sebab, disinilah letak persoalan yang memicu perbedaan selama ini. Bukan cuma NU dan Muhammadiyah tetapi termasuk kelompok-kelompok lain. Pembahasan tersebut penting karena tak hanya membahas penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan akan tetapi juga bulan lainnya seperti Idul Adha. ''NU akan terbuka demi kemaslahatan bersama,'' ujar dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika