Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang negaranya tidak menggunakan hak vetonya sejak 1989, menyebut resolusi tersebut sebagai langkah dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. "Kami lebih memilih untuk memenangkan suara daripada menggunakan hak veto kami untuk memblokir tindakan dewan," ujarnya.
Prancis tidak ikut mensponsori resolusi tersebut dan wakil duta besar Nathalie Broadhurst mengatakan, pihaknya tidak yakin Majelis Umum dapat menjadi hakim DK. Dia mengatakan, Prancis dan Meksiko telah mempromosikan inisiatif veto selama beberapa tahun.
Usul tersebut membutuhkan lima anggota DK permanen untuk secara sukarela dan kolektif menangguhkan penggunaan veto jika terjadi kekejaman massal. Dia mengatakan proposal tersebut didukung oleh 105 negara dan mendesak semua negara, khususnya empat anggota tetap lainnya untuk bergabung.
Sedangkan wakil duta besar Rusia Gennady Kuzmin menyebut hak veto itu sebagai landasan arsitektur PBB. Dia memperingatkan bahwa tanpa itu DK akan menjadi badan stempel dengan keputusan-keputusan yang meragukan dipaksakan oleh mayoritas l yang pelaksanaannya akan sulit diterapkan.
Sedangkan penasihat perwakilan China Jiang Hua mengatakan resolusi itu memicu pertemuan Majelis Umum secara otomatis dalam pembahasan resolusi yang bisa diveto dalam praktiknya. Kondisi ini dinilai cenderung menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi prosedural.
India dan Brasil mengeluh bahwa resolusi tersebut tidak membahas masalah sebenarnya dalam mereformasi DK. "Dewan perwakilan yang mencerminkan sistem internasional saat ini adalah pusat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan masa depan organisasi ini," kata Duta Besar Brasil Ronaldo Costa Filho mengatakan kepada anggota Majelis Umum.
Sedangkan wakil duta besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan, terdapat minoritas vokal penentang yang mendukung status quo di DK telah menyandera upaya reformasi. Dia mengatakan resolusi veto mengabaikan akar penyebab masalah merestrukturisasi DK untuk mencerminkan realitas geo-politik kontemporer.
Duta Besar Gabon Michel Biang, yang juga merupakan anggota dewan terpilih, mengatakan Afrika memiliki jumlah misi penjaga perdamaian PBB terbesar tetapi tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan. Dia menyetujui resolusi tidak akan mengubah ruang lingkup veto, atau substansinya.
