REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menonaktifkan tiga PNS setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap kepada beberapa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar). Suap diberikan agar Pemkab Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Itu aturan kepegawaian, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dinonaktifkan. Jadi kita ikuti aturan itu," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan saat ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022).
Tiga PNS tersebut, yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ihsan Ayatullah, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Rizki Taufik. Ketiganya termasuk yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Bupati Ade Munawaroh Yasin.
Iwan menyebutkan, Pemkab Bogor akan menempatkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tiga jabatan tersebut sebelum melakukan mutasi jabatan secara resmi. "Nanti kalau masalah pergantian ada prosedurnya, ada prosesnya. Sementara ini mungkin menunjuk Plt," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Meski begitu, menurut dia, Pemkab Bogor menyiapkan tim pendampingan hukum bagi tiga PNS tersebut, termasuk untuk Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin yang ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya telah membentuk tim liaison officer (LO) untuk intens berkomunikasi dengan Ade Yasin, khusus menyelesaikan pemberkasan di Pemkab Bogor yang sudah terlanjur ditangani sebelum ditangkap KPK.
"Karena banyak pemberkasan atau pelayanan publik harus diselesaikan dan masih ditandatangani Ibu (Ade Yasin). Jadi Tim LO itu untuk berkomunikasi dan bertemu bupati dalam rangka penandatanganan berkas," terang Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika