REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan, jumlah wirausaha di Tanah Air bisa naik sebanyak satu juta hingga 2024 mendatang. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 pun menjadi landasan dalam mencapai target tersebut.
"Saya sebagai Ketua Pelaksana Perpres Kewirausahaan, langsung (menggelar) rapat koordinasi pertama," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kamis (12/5/2022). Rapat Koordinasi itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri.
Dari target satu juta tersebut, kata Teten, sebanyak 600 ribu wirausaha didampingi atau dibina oleh pemerintah daerah. Sementara sisanya atau sebanyak 400 ribu di bawah pendampingan kementerian.
"Perpres kewirausahaan ini sangat terukur targetnya. Pertama, kita ingin naikkan jumlah wirausaha, baik dari existing maupun baru," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, pemerintah ingin menaikkan posisi Indonesia di Global Entrepreneurship Index, dari posisi 75 ke 60. Hal itu, jelasnya, demi menyiapkan negeri ini menjadi negara maju.
"Semua negara maju memprediksi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan terbesar keempat pada 2045 nanti. Sementara prasyarat menjadi negara maju, harus menambah jumlah pengusaha minimal empat persen," kata Teten.
Ia menyebutkan, salah satu strategi mewujudkan target itu yakni memperkuat ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan. "Sering saya sampaikan kita lagi ubah pendekatan pendampingan terus menetus lewat inkubasi dan pelatihan-pelatihan, bukan lagi hit and run. Ini harus dierami sampai netas inkubasi lalu terhubung ke pembiayaan dan market," tegas dia.
Strategi berikutnya, lanjut dia, adanya kebijakan 30 persen kredit perbankan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lalu peraturan 40 persen belanja pemerintah harus disalurkan ke UMKM.
"KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga terus ditingkatkan. Termasuk belanja BUMN, dan kami ada program kemitraan rantai pasok antara Kementerian BUMN dengan UMKM," tuturnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menambahkan, Kementerian BUMN sangat mendukung target satu juta wirausaha. Pihaknya pun sudah menyiapkan diri demi mendukung terwujudnya penambahan wirausaha mapan.
"Semoga target terukur bisa tercapai," harapnya. Ia menjelaskan, kementerian mencoba memetakan dukungan dari Kementerian BUMN dan BUMN.
Loto menyebutkan, ada lima bentuk dukungan. Di antaranya pertama, pelatihan UMKM agar naik kelas melalui Rumah BUMN di 34 provinsi. Kedua, menyediakan pembiayaan yang bisa diakses termasuk KUR.
"Ketiga, sebagai off taker. Kita siap serap produk yang dihasilkan UMKM dan siap kasih akses pasar lebih luas dan pasar offline seperti Sarinah," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika