REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya memvalidkan data angka kemiskinan. Dengan data yang valid, maka upaya penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih menjeskan, verifikasi dan validasi (verval) data memiliki peran yang penting untuk menekan angka kemiskinan. Untuk itu, saat ini Pemkab Cirebon sedang melakukan verval pada masing-masing desa.
Pemkab Cirebon juga terus melakukan monitoring di setiap kecamatan. "Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang riil orang miskin,’’ kata perempuang yang akrab disapa Ayu saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022).
Ayu yakin, verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon akan menghasilkan single database yang valid. Ayu merasa yakin, setiap bulan dipastikan ada perubahan data orang miskin. Pasalnya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti, karena ada yang meninggal, atau secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Bisa pula ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring,’’ kata Ayu.
Ayu mengungkapkan, Pemkab Cirebon mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Target penurunan angka kemiskinan setiap tahun minimal sebanyak satu persen.
Ayu menjelaskan, ada tiga skema menurunkan kemiskinan. Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta melaksanakan intervensi pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.
"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada,’’ kata Ayu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika