Senin 23 May 2022 17:01 WIB

Pemkab Cirebon Validkan Data Kemiskinan

Setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Agus Yulianto
Warga miskin tengah beraktivitas. (Ilustrasi)
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Warga miskin tengah beraktivitas. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, berupaya untuk memvalidasi data angka kemiskinan. Dengan data yang valid, maka upaya penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, menjelaskan, verifikasi dan validasi (verval) data memiliki peran yang penting untuk menekan angka angka kemiskinan. Untuk itu, saat ini Pemkab Cirebon sedang melakukan verval pada masing-masing desa.

Pemkab Cirebon juga terus memonitor di setiap kecamatan. "Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang riil orang miskin," kata wakil bupati yang akrab disapa Ayu itu, saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022).

Ayu yakin, dengan adanya verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon, maka akan menghasilkan single database yang valid. Dia merasa yakin, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin. Pasalnya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

"Perubahan data setiap bulannya itu sangat pasti, karena ada yang meninggal, atau secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Bisa pula ada warga yang pindah. Nah, faktor ini kan harus terus di-monitoring," ucap Ayu.

Dia mengungkapkan, Pemkab Cirebon pun mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Adapun target penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya minimal sebanyak satu persen.

Ayu menjelaskan, ada tiga skema menurunkan kemiskinan. Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta melaksanakan intervensi pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.

"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, di mana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," ucap Ayu. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement