Senin 06 Jun 2022 22:52 WIB

Kolaborasi dan Inovasi Kunci Perumusan Regulasi yang Tepat Sasaran

Kolaborasi dan inovasi merupakan benang merah forum B20 di gelaran G20 2022

Ketua Penyelenggara B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berbicara dalam konferensi pers pertemuan perdana Task Force and Action Council B20 Indonesia Summit 2022 di Jakarta, Jumat (28/1/2022). Forum B20 membentuk enam gugus tugas dan satu dewan aksi yang bertujuan mengeluarkan rumusan rekomendasi kebijakan untuk mendukung para pemimpin negara G20.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ketua Penyelenggara B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berbicara dalam konferensi pers pertemuan perdana Task Force and Action Council B20 Indonesia Summit 2022 di Jakarta, Jumat (28/1/2022). Forum B20 membentuk enam gugus tugas dan satu dewan aksi yang bertujuan mengeluarkan rumusan rekomendasi kebijakan untuk mendukung para pemimpin negara G20.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kolaborasi dan inovasi merupakan benang merah dari berbagai forum Business Twenty (B20) yang merupakan bagian penting dari kegiatan G20 di tahun 2022. Hal tersebut juga akan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk membangun iklim bisnis yang kondusif dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mendukung forum B20 sebagai ajang untuk menampung aspirasi dunia usaha supaya memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian. “Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha kita dan mengambil peran dalam pertemuan tersebut,” ucapnya.

Faisol menambahkan, pada pertemuan yang terjadi di Februari dan Maret 2022 lalu dengan berbagai task force B20, banyak pihak yang terlibat dan perlu mengambil peran pada momen G20 tahun ini. “Saya berharap Indonesia dapat memanfaatkan ini, terutama untuk meningkatkan perjanjian dagang di antara kita dengan negara-negara G20 maupun yang lainnya. Terutama, untuk mengembangkan volume perdagangan sekaligus memperluas surplus ekspor kira,” terangnya.

Faisol juga mengharapkan momen B20 dan G20 ini dapat mewujudkan istilah pentahelix atau terlibatnya multipihak sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi korporasi. Pentahelix merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya yakni akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media.

Terpisah, Chairman B20 Task Force “Trade & Investment” Arif Rachmat mengatakan bahwa dunia usaha sudah menjalankan semangat kolaboratif dan inovatif dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera bangkit dan berkembang. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia dan disadari dengan sangat baik oleh pihak swasta.

“Sejumlah co-chair telah menceritakan key success (kunci sukses) mereka, contohnya Unilever atau Philip Morris, di mana mereka telah membina ratusan ribu UMKM, termasuk di dalamnya perempuan. Kunci sukses mereka adalah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh korporasi,” terang Arif yang dikutip saat menghadiri diskusi virtual Ngobrol Seru: Perdagangan dan Investasi Indonesia dalam rangka B20 dan G20 Indonesia 2022.

Philip Morris International melalui anak perusahaannya, PT HM Sampoerna Tbk. aktif mengembangkan UMKM Indonesia dalam 15 tahun terakhir lewat dua program, yaitu Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang telah memberi pelatihan kepada lebih dari 56.000 peserta dan Sampoerna Retail Community (SRC) yang beranggotakan lebih dari 160.000 toko kelontong. Sedangkan Unilever aktif mengampanyekan #UnileverUntukIndonesia untuk memberi dukungan nyata bagi 147.000 pedagang warung agar dapat tetap berjualan selama pandemi.

Arif menegaskan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan kolaborasi positif ini sejak beberapa tahun lalu. Momentum Indonesia sebagai presidensi G20 dan B20 perlu dioptimalkan untuk menceritakan berbagai kunci sukses tersebut, sehingga Indonesia menjadi unggul dan dapat menjadi acuan dalam percepatan pemulihan setelah pandemi. 

“Pada intinya kami ingin mencoba create awareness dan berbagi contoh acuan yang sudah diimplementasikan pelaku usaha supaya berdampak lebih luas lagi,” ujarnya. 

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu dari empat program utama task force trade & investment B20 sebagai turunan dari tiga pilar presidensi G20. Pada poin ketiga dari empat program tersebut dijelaskan bahwa diperlukan adanya penguatan rantai pasok global yang inklusif termasuk pemberdayaan UMKM dan Woman Entrepreneurs. 

Peran korporasi, menurut Arif, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan rantai pasok bagi UMKM sehingga terjadi keberlangsungan secara konsisten dan berjangka panjang. Hal ini juga akan menjadi bagian dari rekomendasi B20 yang bertugas merangkum masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari pelaku usaha, pada puncak acara (Konferensi Tingkat Tinggi atau summit) presidensi Indonesia untuk B20 dan G20 di Bali pada November 2022. 

”Kami akan mencoba mencapai konsensus dan menghasilkan usulan yang kami namakan policy recommendation paper,” ucap Arif.

B20 berupaya menghasilkan legacy project yang berdampak signifikan, implementatif, dan juga unik bagi presidensi Indonesia. ”Nah, untuk legacy dari task force ini yang ingin kami promosikan adalah economic inclusivity framework,” tutupnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement