REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada semester II 2022.
Kepastian aksi korporasi dari BTN terungkap dalam Rapat Kerja dalam Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan BTN, ada lima BUMN lainnya yang juga akan menggelar rights issue pada tahun ini
"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode rpivatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp 2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, Selasa (7/6/2022).
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Adanya rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19 persen.
"BTN membutuhkan tambahan modal. Rights Isuse Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui righst issue pada kuartal III atau kuartal IV," kata Kartiko.
Dalam rights issue ini pemerintah akan menyuntikan modal segera atau penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1,98 triliun dan sisanya dana dari investor pasar modal. Dengan skema ini maka kepemilikan pemerintah akan terjaga 60 persen dan tidak terdilusi.
Anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.
"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari PDIP Ini.
Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.
"BTN merupakan ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," ujarnya
