REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, mengaku sempat dipanggil Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra karena sempat mendoakan Anies Baswedan menjadi presiden pada 2024. Padahal, Gerindra secara resmi mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia mengaku, pemanggilan itu terjadi beberapa waktu, sebelum MKP mengumumkan pemecatan dirinya pada Rabu (8/6/2022). "Saya pernah dipanggil MKP ketika saya mendoakan Anies naik kelas dari gubernur menjadi presiden," kata Taufik di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Baca: Anies Buat Joke: Saya Enam Bulan Lagi Pensiun, Ga Ada Perpanjangan Soalnya...
Ditanya alasan mendukung Anies menjadi capres, kata dia, karena rekam jejak yang baik di Jakarta. Taufik beralasan, dengan Anies sebagai presiden Indonesia nantinya, bisa mengubah bangsa dan negara lebih baik ke depannya. "Saya kira kalau kita dorong dia sebagai presiden, insya Allah berubah ini bangsa, sudah jauh lah rekam jejaknya," tutur mantan wakil ketua DPRD DKI itu.
MKP Gerindra baru saja melakukan pemecatan terhadap Taufik yang dianggap tidak loyal oleh partai. MKP menganggap, pemecatan itu berdasarkan pertimbangan lama, bahkan sejak Pilpres 2019. Salah satu alasan lain yang jadi dasar pemecatan adalah kantor DPD Gerindra DKI masih berstatus sewa, berbeda dengan provinsi lain.
"Pengawasan dan penilaian buruk DPP Partai Gerindra terhadap kinerja saudara M Taufik, bisa dibilang dimulai dari saat Pilpres 2019 sampai dengan saat ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Wihadi menjelaskan, M Taufik sebagai unsur pimpinan DPD Gerindra DKI juga dianggap gagal menjalankan amanah partai terkait kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi Salahuddin Uno di Jakarta pada 2019. Padahal, Taufik sejak 2014 dan 2019 dikenal sebagai pendukung berat Prabowo.
Baca: Anies-Andika Pasangan Ideal dan Berpeluang Pecah Kebuntuan di Pilpres 2024
Ikuti Whatsapp Channel Republika