REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memastikan beras di Sulawesi Tengah terserap merata sebagai upaya menjaga ketersediaan beras di masyarakat.
"Kami tetap menyerap beras-beras petani sampai saat ini, dan tidak ada yang terlewatkan oleh satuan kerja (Satker), dan penyerapan dilakukan sesuai standar Bulog," kata Kepala Bulog Sulteng David Susanto di Palu, Sabtu (11/6/2022).
Ia menjelaskan, hanya saja dalam pembelian produk petani ada standar diberlakukan, baik untuk konsumsi nasional maupun cadangan beras nasional dan daerah. Banyak produk lokal yang diserap Bulog, perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok tani sebagai upaya menunjang kualitas sebuah produk pangan, seperti beras.
Secara umum, petani di Sulteng masih menggunakan mesin penggilingan gabah dengan sistem one pass, padahal yang menjadi standar Bulog adalah mesin penggilingan padi dengan sistem two pass. Hal itu dinilai, sebagai salah satu hambatan yang kerap terjadi setiap kali datang masa panen raya di sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras, seperti Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.
"Petani belum memiliki alat ukur kadar air yang ada dalam beras. Standar kadar air ketentuan Bulog maksimum 14 persen, kalau lebih dari kadar maksimal, besar cepat rusak. Ini masih menjadi hambatan di lapangan," tutur David.
Ia mengemukakan, memasuki pekan ke dua semester satu ini, pihaknya sudah menyerap beras petani sebanyak 3.640 ton, dari total yang ditargetkan secara nasional 28.000 ton atau 10 persen dari jumlah keseluruhan panen di Sulteng. Beras petani yang sudah terserap masih didominasi beras asal Parigi Moutong yang mencapai ribuan ton, sedangkan Poso terserap sekitar 200-an ton dan Banggai sekitar 400-an ton.
"Saat ini sudah masuk di penghujung masa berakhir untuk wilayah Parigi Moutong, sedangkan Poso, Banggai dan Sigi masih berlangsung masa panen," demikian David.
Ikuti Whatsapp Channel Republika