REPUBLIKA.CO.ID, NICOSIA -- Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan penting untuk mempertahankan jalur komunikasi dengan Turki tetap terbuka. Walaupun retorika tajam memanaskan hubungan dua negara bertetangga.
Turki dan Yunani yang sama-sama mitra Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berselisih dalam sejumlah masalah perbatasan maritim dan udara. Kedua negara itu juga tidak sejalan mengenai sumber daya energi potensial di Laut Tengah dan Siprus.
Ketegangan kembali mengemuka ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Yunani harus berhenti mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegea yang mestinya memiliki status demiliterisasi di bawah perjanjian internasional. Yunani mengatakan penilaian Turki tak mendasar.
Di Siprus, Mitsotakis mengatakan hukum internasional berada di sisi Yunani. "Kami akan mengesampingkan semua retorika yang menyimpang dari pratik diplomatik yang baik," katanya saat bertemu dengan Presiden Siprus Nicos Anastasiades di Nicosia, Jumat (17/6/2022).
"Saya yakin pendekatan ini yang benar dan kami akan kembali dengan cepat ke perairan tenang, selalu mempertahankan saluran komunikasi terbuka. Ini menurut saya dan selalu seperti itu bahkan di masa yang paling sulit saluran tidak boleh ditutup," tambah Mitsotakis.
Menteri Pertahanan Turki dan Yunani bertemu dalam pertemuan sela rapat NATO di Brussels pada Kamis (16/6/2022) kemarin. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan mereka membahas menjaga dialog untuk meredakan ketegangan baru-baru ini.
Mitsotakis berada di Siprus untuk menghadiri pertemuan partai Democratic Rally di pulau itu. Siprus terbelah menjadi dua dalam invasi 1974 yang dipicu kudeta rekayasa militer yang ketika itu berkuasa di Yunani.
Sejak saat itu pulau tersebut tetap terbelah menjadi dua. Pemerintah Siprus Yunani yang biasanya mewakili seluruh pulau di Uni Eropa dan negara Siprus Turki di sebelah utara.
