REPUBLIKA.CO.ID, ELMAU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pangan adalah permasalahan hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar dan dunia harus bertindak cepat mencari solusi konkret terkait krisis pangan global. Hal ini Jokowi sampaikan dalam kesempatan berbicara di KTT G7 dan negara mitra di Elmau, Jerman, 113 km dari Munchen.
"Terdapat dua sesi yang dihadiri Presiden dalam KTT G7 dan negara mitra, pada sesi kedua tentang topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, bapak Presiden memfokuskan pada isu pangan, di mana rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/6/2022).
Menurut data dari World food Programme, 323 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut sepanjang 2022. Menurut Jokowi, kerawanan pangan ini adalah permasalahan hak asasi manusia yang mendasar.
"Presiden menyampaikan bahwa pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar, di mana perempuan dan keluarga miskin menjadi yang paling terkena dampaknya menghadapi kekurangan pangan di tahun 2022 ini," kata Retno.
Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut Jokowi mendesak tindakan cepat untuk mencari solusi nyata. Dalam hal ini Jokowi juga menekankan bahwa produksi pangan harus ditingkatkan, rantai pangan dan pupuk global harus kembali normal.
"Bapak presiden juga menyampaikan pentingnya dukungan negara-negara G20 untuk reintegrasi ekspor gandum dari Ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global," kata Retno.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui dukungan dari G7. Negara-negara G7 didesak untuk memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan. Retno mengatakan, bahwa presiden juga menekankan pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.
"Bapak presiden menyatakan bahwa komunikasi yang intensif diperlukan agar tidak terjadi keraguan berkepanjangan dari publik internasional, dan komunikasi yang intensif juga di perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lain-lain," katanya.
Seperti dunia ketahui, bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Bagi pupuk jika gagal menanganinya, maka krisis beras yang dapat menyangkut dua miliar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi.
"Dan di akhir sambutannya di sesi kedua ini bapak presiden menegaskan bahwa G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini mulai sekarang," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika