REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite belum akan dinaikan oleh pemerintah di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Namun untuk itu, pemerintah harus memberi subsidi.

Kebijakan ini diambil betul-betul untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah. Hanya sayang, banyak orang berada yang tidak tahu diri dan justru menggunakan BBM bersubsidi untuk mengisi tengki bahan bakar kendaraan mewah mereka. Praktik curang ini membuat Menteri BUM Erick Thohir cukup kesal.

"Pertalite sekarang Rp 7.000-an, belum ada rencana pemerintah melakukan, tapi pemerintah juga belum ada rencana, tapi pemerintah juga sekarang sedang menjaga keuangan negara," kata Erick Thohir belum lama ini.

Harga BBM di Indonesia, kata Erick Thohir, bila dibanding dengan harga bahan bakar serupa di negara lain masih tergolong sangat murah. Menurut Erick Thohir, harga BBM jenis tertentu di luar negeri mengikuti harga keekonomian atau harga pasar negara setempat. Sementara, Indonesia masih di bawah harga pasar untuk BBM jenis Pertamax yakni Rp 12.000 per liter.

Meski masih murah, tidak sedikit orang berada Indonesia yang justru mengisi tengki bahan bakar kendaraan mewah mereka dengan BBM bersubsidi, Pertalite. Sehubungan dengan itu, Erick Thohir menginstruksikan para pemilik kendaraan mewah untuk menggunakan bahan bakar non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamax Dex.

Dengan begitu, kata Erick Thohir, orang-orang berada itu ikut membantu pemerintah dalam menjaga keuangan negara. Pasalnya, pemerintah akan mengambil posisi strategis untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Posisi strategis ini termasuk menjaga keuangan negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lantaran Pertalite masih disubsidi pemerintah.

Guna menghindari praktik curang oleh orang-orang kaya yang ingin ikut menikmati BBM bersubsidi, maka mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niagara melakukan uji coba pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menjelaskan, aplikasi ini bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan betul-betul dinikmati oleh mereka yang berhak mendapatkannya. Sebab, mereka yang mengisi Pertalite dan Solar hanya mereka yang sudah terdaftar di aplikasi tersebut, baik identitas maupun jenis kendaraannya.

Hanya saja, penerapan aplikasi ini tidak akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Tahap pertama akan dilakukan di 11 kabupaten/kota di lima provinsi pada 1 Juli 2022 nanti. Ke-11 kabupaten/kota itu adalah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika