REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk menutup kantor ACT yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Oleh karena itu harus bergerak memerintahkan dinas terkait dalam penutupan ini," ujar Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum kepada wartawan, di Gedung Sate, Kamis (7/7/2022).
Uu mengatakan, ia pun meminta kantor ACT tutup dengan sendirinya. Hal itu karena, khawatir ada hal yang tidak diinginkan, karena ini identik dengan keuangan.
"Kalau keuangan menimbulkan kecemburuan dan yang lainnya, maka saya minta segera di tutup yang ada di wilayah Jawa Barat," katanya.
Uu berpesan kepada masyarakat hentikan dulu memberikan sumbangan kepada ACT sebelum ada kepastian. Hal itu karena, masih banyak yang memerlukan sumbangan, dan masih banyak lembaga-lembaga masih valid dalam menyalurkan sumbangan.
"Yang jelas (kalau mau menyumbang) BAZNAS aja yang ada di Jabar plat merah. Pertanggungjawaban kan jelas keberadaannya sehingga tidak menimbulkan hal seperti sekarang atau langsung saja memberikan bantuan ke pesantren, panti jompo dan lainnya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, masih banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan. Jadi, untuk sementara ia berharap masyarakat tidak memberikan penyaluran dana kepada mereka.
"Saya minta pemerintah segera menginterpretasi aset milik ACT. Karena kami khawatir aset tersebut menjadi hilang, atau pun bagaimana. Kesimpulan aset tersebut nantinya di akhir atau bagaimana," katanya.
Uu mencontohkan, di Tasikmalaya ada peternakan tanahnya 2 hektare dan bagus sekali bisa membantu ekonomi pekerjaan, tapi sekarang seperti ini adanya.
"Dan tidak menutup kemungkinan ada aset-aset ACT yang lain di wilayah Jawa Barat khususnya. Maka harus segera menginterventasir aset-aset tersebut biar tidak menjadi mubah," katanya.
Saat ditanya apakah Pemprov Jabar pernah bekerja sama dengan ACT, Uu mengatakan tidak pernah karena Jabar punya BAZNAS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika