REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan guru honorer yang belum diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/8/2022).
Para guru yang menggelar unjuk rasa tersebut, berasal dari guru lulus passing grade (GLPG) tahun 2021. Mereka, menuntut kejelasan penempatan P3K yang hingga saat ini belum jelas padahal mereka sudah dinyatakan lulus.
Berdasarkan informasi yang beredar dari 10.397 GLPG angkatan 2021 sebanyak 6.425 sudah mendapat formasi, sementara siisanya belum. "Kami ke sini untuk memastikan soal pengangkatan P3K. Gimana nasib GLPG 2021 yang jumlahnya 10.397 orang. Katanya 6.425 sudah ditempatkan dan sisanya belum. Apakah yang belum itu mau diangkat tahun ini atau kapan?" ujar Ketua GLPGP3K Jabar, Endri Lesmana Sidik.
Endri mengatakan, pihaknya beruntung pihaknya bisa beraudiensi dengan Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar menyatakan akan menyelesaikan masalah ini segera.
"Bahkan, Pak Sekda akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti dinas pendidikan dan badan kepegawaian termasuk dengan pusat. Bahkan, jika ada pertemuan lanjutan kami pun akan dilibatkan," paparnya.
Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, para guru honorer yang belum ditempatkan salah satunya karena tidak sinkronnya antara background pendidikan di ijazah dengan formasi mata pelajaran.
"Tadi saya berbicara dengan perwakilan dari teman-teman GLPG, yang 3.900-an itu sebetulnya mengampu mata pelajaran apa? Ternyata ada penumpukan di salah satu mata pelajaran, yakni mata pelajaran Prakarya," papar Setiawan yang akrab disapa Iwan.
Iwan menilai, hal ini terjadi karena banyak guru yang background-nya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Karena, mereka terpaksa mengajar di kebutuhan mata pelajaran itu
"Oleh karena itu saya menginginkan, pertama coba update datanya yang disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran. Kedua, dicek kembali mata pelajaran yang harus disesuaikan dengan ijazahnya," kata Iwan.
Idealnya, kata dia, guru tersebut mengisi formasi P3K sesuai dengan background pendidikannya. Oleh karena itu, kata dia, pada Agustus ini pihaknya akan memetakan lagi guru yang 3.900 an tersebut. Sebab, berdasarkan surat edaran Menpan ada dua syarat dalam pengangkatan P3K.
"Satu, sesuai kebutuhan, jadi formasi yang dibuka harus sesuai kebutuhan. Karena erat kaitan dengan mata pelajaran yang sesuai dengan background teman-teman yang akan mengajar," katanya.
Kedua, kata dia, pihaknya akan melihat ketersediaan anggaran. Artinya, pihaknya juga harus duduk bersama-sama dengan pemerintah pusat.
"Jadi menyelesaikan ini enggak bisa kita sendiri hanya provinsi saja tetapi juga dengan pemerintah pusat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika