REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN–Masyarakat Iran menyebut para pejabat pemerintah telah memperlakukan mereka seperti anak-anak.
Respons ini dikatakan setelah pemerintah secara paksa mengaktifkan pencarian aman atau save search di Google untuk semua warga negara.
Menteri Komunikasi Iran, Isa Zarepour, mengkonfirmasi pembatasan baru awal pekan ini dengan mengatakan pemerintahnya telah mengaktifkan Pencarian Aman menyusul permintaan dari keluarga Iran.
Dia juga mengklaim bahwa banyak negara lain telah mengambil keputusan yang sama. "Tidak ada batasan yang ditempatkan pada pencarian lain dan hanya akses ke konten [porno], tidak bermoral dan sangat kejam telah dibatasi hanya untuk mengatasi masalah keluarga," katanya dilansir dari Middle East Eye, Senin (2/8/20222).
Pembatasan berarti bahwa negara Iran telah secara efektif membajak sistem nama domain (DNS) Google, yang berarti bahwa, alih-alih terhubung langsung ke DNS Google ketika pengguna memasukkan alamat web Google, mereka akan diarahkan ke laman yang dikendalikan pemerintah.
Langkah tersebut telah memicu kecaman dari pengguna internet yang berpendapat bahwa Iran secara efektif memprovokasi negara tersebut.
Baca juga: Jawaban Prof Jimly Ini Perkuat Argumentasi Mengapa Hukum Islam Harus Didukung Negara
Soroush, seorang ahli IT dan pemilik start-up di Teheran mengatakan, pembatasan baru akan menyebabkan masalah besar bagi para profesional di negara itu.
"Kecerdasan buatan Google menunjukkan hasil pencarian kepada pengguna berdasarkan algoritme yang ditentukan untuknya. Salah satu masalah penting ini adalah usia pengguna," katanya kepada Middle East Eye, yang tidak ingin mengungkapkan nama lengkapnya.
"Anda mungkin seorang ahli sejarah atau peneliti medis, tetapi ketika opsi Safe Search diaktifkan, Google akan memberi Anda konten yang bagus untuk anak-anak. Oleh karena itu, hasil pencarian untuk Anda akan menjadi lemah dan tidak dapat digunakan," tambahnya.
Pemerintah Iran, yang saat ini dipimpin Perdana Menteri konservatif Ebrahim Raisi telah dituduh mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses internet bagi warga Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika