REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Pakar PBB dan LSM terkemuka mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Rabu (3/8/2022) untuk meluncurkan penyelidikan internasional atas ledakan mematikan di Pelabuhan Beirut. Desakan ini dilakukan pada malam peringatan dua tahun pascaledakan.
Megaledakan 4 Agustus 2020 menewaskan lebih dari 200 orang dan menghancurkan sebagian besar ibu kota Lebanon, setelah tumpukan pupuk amonium nitrat yang disimpan sembarangan terbakar di pelabuhan.
Kerabat korban ledakan telah mendesak keadilan dan akuntabilitas selama dua tahun tetapi penyelidikan lokal telah dihentikan sejak Desember karena tekanan politik.
"Tragedi ini menandai salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam ingatan baru-baru ini, namun dunia tidak melakukan apa pun untuk mencari tahu mengapa itu terjadi," kata enam pakar PBB.
"Pada peringatan kedua ledakan itu, kami kecewa karena orang-orang di Lebanon masih menunggu keadilan, dan kami menyerukan penyelidikan internasional segera dimulai,” kata PBB dilansir dari Alaraby, Kamis (4/8/2022).
Ledakan itu mengejutkan penduduk yang sudah terhuyung-huyung dari krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan secara luas disalahkan atas kelalaian dan salah urus otoritas Lebanon.
Penyelidik utama, Tarek Bitar, yang mengejar beberapa petinggi Lebanon, telah dilarang melanjutkan persidangan setelah politisi yang dia panggil untuk diinterogasi mengajukan serangkaian tuntutan hukum terhadapnya.
Keluarga korban telah mengimbau masyarakat internasional untuk mengadakan penyelidikan independen di bawah Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Mereka berharap penyelidikan semacam itu akan memberi mereka jawaban yang gagal diberikan oleh otoritas Libanon, kata para ahli, yang tidak berbicara untuk PBB tetapi melaporkan temuan mereka kepada PBB.
Ledakan dan akibatnya telah memusatkan perhatian pada masalah sistemik dari pemerintahan yang lalai dan korupsi yang meluas, kata para ahli.
Sidang Dewan Hak Asasi Manusia berikutnya dimulai pada 13 September. “Dewan harus mengeluarkan resolusi... untuk menciptakan misi pencari fakta yang tidak memihak dalam ledakan pelabuhan Beirut," kata 11 LSM lokal dan internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.
"Sekarang, lebih dari sebelumnya, jelas bahwa penyelidikan domestik tidak dapat memberikan keadilan," kata LSM dalam sebuah pernyataan bersama.
Anggota parlemen dari Pasukan Lebanon, blok Kristen terbesar di parlemen, juga menekan PBB pada hari Rabu untuk meluncurkan penyelidikan internasional.
Di Roma, Paus Fransiskus menyampaikan simpatinya kepada warga Lebanon menjelang peringatan ledakan tersebut. "Saya berharap Lebanon, dengan bantuan komunitas internasional, akan terus berada di jalur kelahiran kembali," katanya.
Sumber: alaraby
Ikuti Whatsapp Channel Republika