REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Anggaran pembangunan Masjid Agung yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 di DPRD Kota Bogor. Untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung, diketahui Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp 39,2 miliar. 

Padahal, pada tahun anggaran 2020 DPRD Kota Bogor telah menganggarkan Rp 15 miliar dan hanya terserap Rp 6,6 miliar untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung. Lalu pada APBD 2021, DPRD Kota Bogor bersama TAPD menganggarkan Rp 31,4 miliar dan pada APBD 2022 ini dianggarkan Rp 26 miliar.

Atas adanya pengajuan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin pun meminta jaminan kepada Pemkot Bogor agar tahun depan menjadi tahun terakhir penganggaran Masjid Agung.

“Kami bukannya tidak mau menganggarkan. Tapi kalau berkaca tahun-tahun sebelumnya, kami selalu hanya mendapat janji bahwa pembangunan akan selesai. Ini sudah terjadi sejak 2016, maka kami di DPRD meminta jaminan ke Pemkot Bogor bahwa tahun depan itu pembangunan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Jenal, Kamis (4/8/2022).

Dia menyebutkan, anggaran Rp 39,2 miliar yang diajukan oleh Pemkot Bogor, diketahui akan digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi sebesar Rp 35 miliar, jasa konsultasi pengawasan Rp 1,2 miliar dan pengadaan perlengkapan masjid Rp 3 miliar.

Lebih lanjut, Jenal mengaku akan mengawasi ketat penggunanaan anggaran dan pembangunan Masjid Agung agar tidak terjadi kesalahan dan keterlamabatan pengerjaan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kalau terjadi kelalaian dalam pengerjaan kan yang dirugikan masyarakat. Maka kami di DPRD Kota Bogor akan mengawasi secara ketat penyelesaian masjid agung ini,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, juga menyampaikan DPRD menginginkan ada laporan tertulis yang menjelaskan proses perjalanan pembangunan Masjid Agung. Dia berharap tidak ada tumpang tindih pekerjaan antar tahun yang sudah berjalan, sehingga anggarannya memang benar-benar efektif dan optimal.

“Kami minta laporan tertulis terkait pelaksanaan pembangunan sekaligus dengan rencana anggaran dan realisasinya. Jangan sampai, akhirnya memakan anggaran yang jauh lebih besar dibanding rencana awal akibat molornya pekerjaan tiap tahunnya. Seharusnya, pembangunan Masjid Agung ini dikerjakan melalui skema multiyears seperti yang telah disarankan DPRD di akhir 2021 lalu,” ujarnya.

Selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar), Atang mendorong agar di APBD 2020 dianggarkan pembangunan Masjid Agung yang sempat molor pada pembahasan awal, karena kita lihat sebelumnya tidak diusulkan. Namun, sayang anggaran tidak diserap maksimal. 

“Di APBD 2021 dan 2022 juga kita bersepakat anggarkan lagi. Sayangnya, pekerjaan molor. Kita minta agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan pembangunan Masjid Agung tahun anggaran 2022 akan tuntas pada 6 Desember 2022. Usai interior dan pemasangan granit selesai, lantai 2 masjid bisa digunakan untuk shalat berjamaah.

Selain itu, pekerjaan juga bisa berlanjut pada tahun anggaran 2023 yang meliputi pekerjaan fasade dan lainnya. Ia juga menargetkan pada 2023, proyek Masjid Agung yang sudah mulai dibongkar sejak 2016 silam ini bisa 100 persen selesai, serta kembali bisa digunakan untuk tempat beribadah dan salat berjamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika