REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Presiden Joko Widodo masih belum mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) setelah Tjahjo Kumolo wafat. Salah satu sosok yang dianggap mumpuni untuk posisi tersebut adalah Olly Dondokambey (OD).
Saat ini Olly tengah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Sebagai Bendahara Umum PDIP, dia dinilai menjadi sosok yang paling tepat menduduki posisi Menpan RB.
“Sebagai putra Minahasa yang berkiprah di Jakarta saya punya satu kerinduan, harapan dan kebanggaan agar Pak Olly Dondokambey bisa masuk memperkuat jajaran kabinet,” kata pengusaha baja asal Sulut, Hendrik Kawilarang Luntungan, Rabu (10/8/2022).
Dia mengungkapkan, Olly sebagai seorang Gubernur telah berhasil membawa kemajuan bagi Sulawesi Utara. Terbukti, Sulawesi Utara mampu menjadi salah satu provinsi terbaik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Sebagai seorang Gubernur Pak Olly Dondokambey mampu menjaga kestabilan politik yang merupakan kunci keberhasilan diberbagai sektor serta stabilitas keamanan dan ekonomi terjaga,” terangnya.
Hendrik mengungkapkan, Olly Dondokambey yang juga Ketua DPD PDIP Sulut adalah sosok kunci yang berhasil mengantar Joko Widodo sebagai Pemenang Pemilu di 2019.
“Kepiawaian beliau memimpin PDIP di Sulut, juga sekaligus selaku Bendum DPP PDIP yang menjadi elite pusat Partai Pemenang Pemilu ditingkat pusat, hal ini memperkokoh hubungan sinergitas senyawa, satu garis yang mempermudah jalur koordinasi pembangunan serta pengambilan Kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Dia menambahkan, Olly juga berhasil mengawal Likupang Sulut menjadi Daerah Super Prioritas Wisata Nasional yang tentunya memberikan dampak positif serta membanggakan sebagai warga Kawanua. Ada banyak konsep dan gagasan langsung dieksekusi saat Olly menjabat.
“Dan saat ini sangat besar harapan, kerinduan bagi warga Sulawesi Utara agar ada keterwakilan Menteri dari Sulut, di mana setiap sejarah kabinet menteri di Indonesia selalu ada keterwakilan Sulawesi Utara,” kata Hendrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika