Partai Ummat DIY Tolak Kenaikan Harga BBM
Red: Fernan Rahadi
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPW Partai Ummat DIY, Kotagede Yogyakarta, Selasa (6/9/2022) siang. | Foto: Republika/Fernan Rahadi
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPW Partai Ummat DIY, Kotagede Yogyakarta, Selasa (6/9/2022) siang. Partai tersebut juga menegaskan akan menurunkan massa turut serta dalam demonstrasi yang rencananya akan digelar beberapa elemen masyarakat beberapa hari ke depan.
Sejumlah pengurus melakukan orasi serta membentangkan berbagai spanduk di Kantor DPW Partai Ummat DIY, Selasa. Orasi dilakukan oleh Permata Ummat, elemen perempuan dari partai yang didirikan oleh Amien Rais ini.
Ketua DPW Partai Ummat DIY, Dwi Kuswantoro menuturkan pihaknya sudah berdiskusi internal DPW Partai Ummat dan masukan dari warga masyarakat, sehingga pihaknya menyatakan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat kecil bawah, yakni menaikkan harga BBM tanggal 3 September 2022 lalu.
"Kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Karena saat ini kondisi masyarakat baru siuman setelah dihantam Covid-19," ujarnya kepada wartawan di kantor DPW Partai Ummat.
Menurutnya kebijakan ini memang membuat beban rakyat terutama masyarakat kelas bawah semakin berat. Salah satunya adalah pelaku usaha mikro, di mana mereka yang paling terdampak. Karena mereka pelaku usaha yang bersinggungan langsung dengan rakyat.
Ia mengatakan kebijakan ini tidak pro dengan ekonomi rakyat. Maka pihaknya perlu menyuarakan sebagai sebuah aspirasi demokrasi mereka dan meminta kebijakan tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Di samping itu, Partai Ummat juga mengajak semua komponen yang sepakat untuk menyuarakan hal yang sama dengan jalur konstitusional.
"Konstitusional itu bisa apa saja, bahkan turun ke jalan itu juga konstitusional," katanya menambahkan.
Karena semua pelaku usaha dan masyarakat mengaku terbebani maka pihaknya merasa terpanggil menyuarakan aspirasi dan apa yang dikeluhkan masyarakat. Apalagi kebijakan menaikan BBM tersebut masih menyimpan tanda tanya besar.
Jika alasan yang diusung pemerintah selama ini adalah karena sudah tidak kuat menanggung beban subsidi yang dikeluarkan untuk BBM, hal tersebut bisa dipertanyakan. Seharusnya pemerintah mengoreksi rencana pelaksanaan proyek ambisius yang sekarang ada.
"Kita lihat proyek ambisius seperti Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara-Red), kereta cepat dan bahkan bandara. Kita lihat Bandara Purbalingga yang sekarang sepi tidak ada penerbangan. Berapa triliun yang terserap?" kata dia.
Ia merasa sikap DPW Partai Ummat ini sudah mendapat restu dari Amien Rais selaku pendiri partai Ummat. Meskipun belum berkomunikasi secara langsung sejak kenaikan BBM diberlakukan, namun secara simbolik gerakan dan pernyataan eks Dewan Syura Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah sejalan dengan sikap mereka.
Ketua Permata Ummat DIY, Siti Muslihatun mengatakan kenaikan BBM ini adalah bentuk kezaliman karena ada yang disembunyikan pemerintah. Menurutnya, hal ini tidak sekedar beban subsidi semata yang menimbulkan pertanyaan besar.
"Ini ada apa? Ini yang paling terdampak adalah masyarakat adalah yang paling bawah," katanya.
Sebagai kaum perempuan, ia sangat merasakan dampaknya. Meskipun tidak memiliki kendaraan bermotor namun ketika dirinya masuk ke pasar ia bisa merasakan dampaknya di mana semua harga naik sebagai akibat ongkos atau biaya untuk transportasi mengalami kenaikan.
Hal ini menurutnya tentu sangat memberatkan semua elemen masyarakat terutama ibu-ibu. Oleh karenanya ia mengajak mahasiswa untuk menyuarakan suara kesulitan masyarakat. Ia meminta kepada mahasiswa untuk melakukan aksinya. "Bergeraklah, wakili ibumu yang kesulitan memenuhi kebutuhan akibat BBM naik," teriaknya saat berorasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
