REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendesak militer untuk mendukung proses perdamaian di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM). Dia juga mendesak persatuan di jajaran kepemimpinan BARMM, dan menyatakan dukungan untuk pemerintah transisi.
"Saya pikir peran militer adalah untuk mendukung perdamaian. Saya menyampaikan ini kepada Anda untuk menjelaskan bahwa mungkin misi (perdamaian) tidak hanya kepemimpinan politik tetapi juga misi militer di sini akan berubah. Dan itu karena saya berharap kita dapat menantikan periode perdamaian dan kemajuan yang langgeng,” ujar Marcos Jr, dilansir Anadolu Agency, Sabtu (17/9/2022).
Berbicara kepada parlemen Bangsamoro Transition Authority (BTA) sebelumnya di Cotabato, Marcos mendesak kepemimpinan BARMM untuk bekerja sama dalam mencapai perdamaian dan kemajuan di wilayah tersebut. “Kita tahu bahwa dengan persatuan dan solidaritas, BTA akan berhasil memfasilitasi lembaga pemerintahan Bangsamoro yang berpusat pada mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan perdamaian abadi bagi rakyatnya,” katanya.
Marcos mengangkat kembali Murad Ebrahim sebagai ketua menteri sementara BTA dan parlemen pada Juli. Masa jabatan baru itu akan berakhir pada Mei 2025 bertepatan dengan pemilihan umum.
Pada 2018 terjadi pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berakhir dengan pembentukan BARMM setelah pemberontakan selama puluhan tahun. Pemerintahan BARMM dijalankan oleh BTA dan dipimpin oleh Ebrahim, yang terpilih sebagai menteri utama pertama pada Februari 2019.
Mandat otoritas transisi akan berakhir tahun ini tetapi pemerintah Filipina, di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, memperpanjangnya hingga 2025 untuk memungkinkan Ebrahim dan timnya mencapai target, termasuk penonaktifan mantan militan kelompok MILF.
Pemerintah Filipina mendesak parlemen BTA untuk meloloskan undang-undang penting tentang kebijakan fiskal, khususnya perpajakan, dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan di BARMM pada 2025. Ebrahim mengatakan, dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya telah mengesahkan 31 undang-undang.
Parlemen Bangsamoro telah menyelesaikan kode administrasi, layanan sipil, pendidikan dan pemerintah daerah. Sementara pendapatan dan kode pemilihan sedang diproses.
