REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia pada 2023.

"Upaya kita mengidentifikasi masyarakat miskin melalui survei Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) sehingga semua instrumen APBN kita bisa jauh lebih fokus kepada kelompok miskin," katanya di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskan instrumen APBN akan semakin optimal dalam menekan angka kemiskinan dengan upaya perbaikan data yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Regsosek. Menurutnya, perbaikan data ini akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik kepada masyarakat secara lebih akurat.

Terlebih lagi, upaya penurunan angka kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab dan target dari seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. "Kalau kita punya langkah yang sama kita berharap ini bisa menurunkan secara jauh lebih sistematik dan akuntabel," tegasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, target kemiskinan dalam indikator pembangunan tahun 2023 mencapai sekitar 7,5 persen sampai 8,5 persen. Febrio optimistis target tersebut akan tercapai selama didukung oleh kebijakan-kebijakan yang kuat termasuk perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa komitmen menekan angka kemiskinan bukan hanya upaya dalam jangka pendek melainkan jangka panjang karena pemerintah harus mempertebal daya tahan masyarakat. "Ini tentu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang sangat erat, mulai dari pusat sampai daerah," kata Febrio.

Ikuti Whatsapp Channel Republika