REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan diadakan di wilayah adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Papua pada 24-30 Oktober 2022, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian semua elemen masyarakat di Papua. Pasalnya, pasca-Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kondisi di Papua sempat memunculkan kekhawatiran.

Hal itu lantaran sebagian warga yang menjadi pendukung Lukas dari kawasan pegunungan menjaga rumahnya. Mereka juga kedapatan membawa senjata tradisional. Sehingga proses hukum di KPK terhadap Lukas menjadi terhambat.

Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre Papua, David Edward Danya mengajak semua pihak yang ada di Papua untuk menjaga kondusivitas keamanan dan kedamaian Papua. Keadaan yang damai diperlukan agar dalam penyelenggaraan Kongres AMAN dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan keamanaan.

"Jangan ada kekhawatiran dari masyarakat, termasuk para delegasi adat yang berasal dari seluruh Indonesia," kata David saat ditemui di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (21/10/2022).

Selaku Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre, David menegaskan, Lukas berstatus sebagai gubernur terkait kasus yang menjeratnya. Sehingga hal itu tidak ada kaitan dengan kepala suku besar seperti yang sempat diberitakan di beberapa media.

"Kami tidak mengakui pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua, karena Papua memiliki berbagai adat dan tidak bisa dikukuhkan berdasarkan perwakilan kepala suku saja," ujar David dalam siaran pers.

Menurut David, setiap daerah di Papua termasuk yang di pesisir pantai juga memiiki kepala suku dan ondoafi masing-masing. Sehingga tidak bisa Lukas mengeklaim sepihak sebagai kepala suku besar di tanah Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika