Rabu 09 Nov 2022 09:15 WIB

Presiden Komisi Eropa: Jangan Ambil Jalan Tol ke Neraka

Komisi Eropa mendesak negara-negara untuk bertindak atasi perubahan iklim

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
 Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, kanan tengah, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kiri tengah, berfoto bersama di KTT Iklim PBB COP27, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin, 7 November 2022 .
Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty
Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, kanan tengah, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kiri tengah, berfoto bersama di KTT Iklim PBB COP27, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin, 7 November 2022 .

REPUBLIKA.CO.ID, SHARM EL-SHEIKH --- Presiden Komisi Eropa Ursula der von Leyen mendesak negara-negara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan perubahan iklim di Sharm El Sheikh, Mesir.

"Krisis bahan bakar fosil harus menjadi pengubah, mari jangan ambil 'jalan tol ke negara' tapi mari raih tiket bersih ke surga," katanya, Selasa (8/11/2022).

Pernyataan yang senada dengan pidato Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (7/11/2022) kemarin. Dalam pernyataan terpisah Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Rusia menggunakan energi sebagai "senjata massal destabilisasi."

Dalam laporan yang dirilis pertemuan perubahan PBB atau COP27 di Mesir disebutkan negara-negara berkembang harus bekerja sama dengan investor, negara kaya dan bank-bank pembangunan. Agar mendapatkan 1 triliun dolar per tahun.

Dana itu dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim pada akhir dekade ini dan sesuai dengan anggaran mereka. Laporan itu menyebutkan dana itu dibutuhkan untuk memotong emisi, meningkatkan daya tahan, mengatasi kerusakan akibat perubahan iklim dan memperbaiki alam dan lahan.

"Dunia membutuhkan terobosan dan peta jalan baru pada pembiayaan iklim yang dapat memobilisasi 1 triliun dolar pembiayaan eksternal yang akan dibutuhkan pasar berkembang dan negara-negara berkembang selain Cina pada 2030," kata laporan itu.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement