REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan perluasan restorasi gambut di luar areal konsesi dengan menggandeng dunia usaha, guna mempercepat pemulihan ekosistem penting dalam penanganan perubahan iklim.

“Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi,” ujar Menteri LH sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataannya, Jumat (3/10/2025).

Ia menyoroti, Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare di antaranya mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api.

Meski demikian, data periode 2018–2023 menunjukkan kemajuan signifikan, yakni 3,07 juta hektare lahan gambut mengalami perbaikan kualitas, meskipun 2,50 juta hektare masih menurun dan sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil. Tren ini menandakan pemulihan mulai memberikan dampak nyata.

Sejak 2015, pemerintah telah menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa, yang terbukti efektif menekan kebakaran lahan. Kini, hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang.

Tidak hanya gambut, Hanif juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam rehabilitasi mangrove, yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim karena kemampuannya menyimpan karbon di bawah permukaan tanah.

“Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH akan menjalin kerja sama dengan sektor swasta di 1.450 desa serta pemerintah daerah di 904 desa yang tersebar di wilayah prioritas.

Pendekatan kolaboratif ini bertujuan memperluas dampak pemulihan melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berkolaborasi.

Sertifikat tersebut tidak hanya menjadi pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission, tetapi juga membuka peluang dalam pasar karbon global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika