REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti dana hibah untuk Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Usulan anggaran hibah untuk dua instansi sebesar Rp 485 miliar itu sejatinya berimbas pada penurunan subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Pembahasan detail untuk rasionalisasi ada di tiap komisi," kata Gembong saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (14/11/2022).
Menurut Gembong, hibah yang diusulkan untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI itu atas dasar situasi politik mejelang 2024. Sehingga, kata dia, Pemprov DKI wajib mendukung kinerja penguatan Polda Metro dan Kodam Jaya. "Penguatan Forkopimda menjadi keharusan, walaupun kita paham, Forkopimda (Polda-Kodam) sudah mendapat anggaran dari pemerintah pusat," katanya.
Dengan adanya usulan itu, lanjut Gembong, tugas Pemprov DKI dalam mendukung Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dengan hibah, diharapkan bisa membangun sinergitas kemanan. Tujuannya, agar tercipta kondisi kondusif di DKI Jakarta.
"Tapi kita belum sampai merasionalisasi. Misal untuk PSO ditambah hibahnya, bisa iya bisa tidak. Kenapa tidak? tentunya perlu evaluasi mendalam dulu bagaimana manajemen transportasi publiknya,” ucapnya.
Gembong menganggap, pengurangan subsidi bus Transjakarta akibat hibah kepada kepolisian dan TNI itu supaya tidak dilihat sebagai faktor utama. Alih-alih demikian, dia meminta agar perbaikan manajemen PT Transjakarta juga menjadi fokus utama.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, ada usulan anggaran hibah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk sejumlah instansi senilai Rp 485 miliar. Menurut Sri, dana tersebut sesuai dengan permintaan yang ada ke Pemprov DKI.
“Khusus untuk hibah, kita tampilkan adalah sesuai surat yang masuk ke Pemprov DKI. Tapi kita juga sepakat bahwa hibah ini perlu diutamakan sesuai ketentuan,” kata Sri dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dishub DKI di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.
Adapun rincian hibah yang diusulkan untuk Polda Metro dan Kodam Jaya terdiri delapan sub. Pertama, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75.477.263.795. Kedua, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kodam Jaya sebesar Rp.16.739.099.700.
Ketiga mencakup pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Markas Puspomal Rp 7.672.200.000 Selanjutnya, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Koopsudnas Rp 79.999.999.920. Disusul, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Korem 052/Wijayakrama Rp 1.660.600.000
Keenam, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk Kapolda Metro Jaya Rp 130.783.978.442. Kemudian, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan WING Komando I Kopasgat Rp 11.983.893.000. Dan terakhir, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Korem 052 Wijayakrama Rp 161.090.310.000.
Total hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada kepolisian, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang bertugas di Ibu Kota mencapai Rp 485.407.344.857. Diketahui, dalam rapat Badan Angggaran (Banggar) antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta di Puncak, Bogor, beberapa hari lalu, membahas tentang usulan penyertaan modal daerah (PMD) dan dana hibah 2023.
Dalam rapat itu, disetujui jika pagu anggaran belanja hibah 2023 senilai Rp 2,31 triliun. Mengacu pada hasil rapat Banggar, disepakati bahwa nilai rancangan APBD DKI Jakarta tahun depan sekitar Rp 82,54 triliun. Jumlah tersebut, sudah termasuk penambahan anggaran dana hibah sekitar Rp 573,84 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika