REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengeluhkan nilai hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan hanya sebesar Rp 4 miliar. Angka itu dinilai sangat kurang.

Kritik itu disampikan Wakil Ketua PWNU DKI, Husny Mubarok Amir, karena besaran hibah yang didapat lebih kecil daripada untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI. "Saat ini PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh Gubernur yang lama (Anies), tahun 2023 akan menerima Rp 4 miliar. Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp 15 Miliar," kata Husny dalam siaran pers di Jakarta, dikutip Jumat (18/11/2022).

Menurut Husny, usulan dari Gubernur Anies beberapa bulan sebelum purnatugas, dirasa tidak sebanding dengan ormas lainnya. Terlebih, saat hibah untuk ormas lain tiga kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan PWNU DKI.

"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, malah dialokasikan sebesar Rp 15 miliar di tahun 2023 nanti," cecarnya.

Husny menilai, nominal dana hibah untuk PWNU DKI terlalu kecil. Padahal, PWNU DKI menaungi enam cabang, 44 majelis wakil cabang, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom, dengan lebih dari empat juta anggota di Jakarta.

Tak cukup sampai di situ. Husny mengeklaim, PWNU DKI juga sudah melaksanakan lebih dari 800 kegiatan sepanjang 2022. Bahkan, pada 2023, setidaknya lebih dari 1.000 kegiatan yang hendak dilangsungkan.

Oleh karena itu, Husny meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meningkatkan nominal alokasi dana hibah kepada PWNU DKI dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang kini masih berproses. Menurut dia, jika hibah 2022 untuk PWNU sebesar Rp 5 miliar, diharapkan 2023 bisa meningkat demi aksi sosial, keagamaan dan kebangsaan.

"PWNU DKI Jakarta berharap kepada Gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika