REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Imam Nawawi
Kepala Humas Laznas BMH Pusat
Melemahnya ekonomi secara makro baik di tingkat global maupun nasional mulai menghantam sektor riil. Terbaru laporan beragam media menyebutkan bahwa tidak kurang dari 73.000 karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu juga seperti laporan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
PHK sebagaimana sebelumnya terjadi sangat berdampak bagi karyawan. Umumnya kesulitan mendapat pekerjaan baru, sehingga kerja serba tidak menentu. Kalau pun tersedia, maka biasanya pekerjaan yang berstatus rendah.
Dalam hal pendapatan atau penghasilan, kondisi finansial karyawan yang terkena PHK biasanya juga tidak stabil dan terus menurun. Pada akhirnya itu akan berdampak pada keterjaminan pemenuhan nutrisi konsumsi sehari-hari keluarga.
Bahkan dalam jangka panjang, ketika karyawan itu memiliki anak, maka sudah menjadi ancaman di depan mata, putus sekolah akan menjadi kenyataan. Hal itu lambat laun kalau tidak segera diatasi akan sangat mengganggu bahkan menghancurkan harapan besar kita semua terhadap kualitas manusia Indonesia di masa bonus demografi menghampiri negeri ini.
Terhadap kondisi ini Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah segera turun tangan. “Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran? Karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan,” jelas Najib dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (5/11/2022) seperti dilansir dpr.go.id.
Sinergi
Menghadapi situasi itu pola sinergi untuk mengatasi masalah ini adalah keniscayaan. Kemenaker dengan kewenangannya perlu mengedepankan dialog sosial bipartit. Lembaga filantropi seperti Lembaga Amil Zakat juga harus jemput bola, membantu pekerja terdampak PHK, terutama yang kalau tidak segera mendapat bantuan akan terseret pada kondisi kemiskinan ekstrem.
Pola sinergi ini memang harus segera disiapkan. Jika tidak maka agenda pemerintah yang menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga level 0% pada 2024 boleh jadi hanya akan jadi utopia.
Pasalnya belakangan ini angka pekerja terkena PHK terus meningkat. Di saat yang sama daya beli masyarakat sudah lama terganggu akibat pandemi ditambah dengan kenaikan harga BBM.
Sisi yang lain, kenaikan upah buruh pada 2023 tentu juga akan membebani pelaku usaha ke depan. Situasi ekonomi masyarakat kecil masuk dalam kerumitan. Mengatasi ini butuh kebesaran jiwa semua pihak, pemerintah dan swasta bahu-membahu mengatasi kemiskinan ekstrem.
Jemput Bola
Secara teknis peran yang bisa Lembaga Amil Zakat lakukan adalah dengan melakukan strategi jemput bola. Yaitu memantau langsung melalui amil, mitra salur dan jaringan masyarakat, yang begitu ada data lengkap masuk pekerja yang terancam kemiskinan ekstrem bisa langsung bergerak.
Langkah ini memang tidak akan menajwab masalah secara keseluruhan, tetapi setidaknya ada keluarga yang bisa kita selamatkan dari ancaman kemiskinan ekstrem. Di saat yang sama, program pemberdayaan harus segera disentuh dengan inovasi yang relevan untuk menadahi sebagian dari korban PHK yang mungkin untuk diberdayakan secara berkelanjutan. Tetapi ini butuh waktu sekaligus kesabaran.
Akan tetapi, ketika Lembaga Amil Zakat bergerak mengatasi problem konkret ini, sangat mungkin para muzakki, kaum hartawan dan dermawan akan antusias menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke lembaga amil zakat itu sendiri.
Harapannya dengan cara tersebut, aliran bantuan dari mereka yang mampu kepada mereka yang butuh dibantu tidak tersendat. Langkah ini secara langsung juga membantu tugas pemerintah melindungi segenap rakyat Indonesia, terutama dari kemiskinan ekstrem.
Lebih jauh, apabila situasi dan kondisi saling membantu dan peduli melalui zakat, infak dan sedekah terjadi dalam situasi ekonomi yang kelabu, sangat mungkin pertolongan Allah akan menyelamatkan bangsa dan negara kita dari masalah resesi yang menakutkan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika