REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada dua bendera negara berkibar di Bulan. Bendera dua negara dikibarkan, bukan oleh angin sepoi-sepoi, tetapi dengan kabel logam. Dua bendera itu yakni milik Amerika Serikat dan China.
Namun, bendera-bendera ini tidak mewakili klaim properti apa pun. Lalu, jika di masa depan semakin banyak misi penjelajahan di Bulan, adakah yang bisa memiliki Bulan?
Ketika Sputnik 1 Uni Soviet, satelit buatan pertama di dunia melesat melintasi langit pada Oktober 1957, hal itu membuka kemungkinan baru. Beberapa dari kemungkinan itu bersifat ilmiah, tetapi yang lain legal. Selama dekade berikutnya, komunitas internasional menyusun Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 (OST). Ini adalah dokumen hukum pertama di dunia yang secara eksplisit berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa.
Perjanjian ini tetap menjadi hukum antariksa yang paling berpengaruh, meskipun faktanya sangat sulit untuk ditegakkan. “Ini bukan kode etik,” kata Michelle Hanlon, pakar hukum luar angkasa di University of Mississippi School of Law.
Meskipun kurangnya penegakan, OST jelas menentang negara-negara yang melakukan perampasan tanah di luar angkasa. Pasal 2 perjanjian secara eksplisit mengesampingkan kemungkinan suatu negara mengklaim kepemilikan bagian ruang angkasa atau benda langit apa pun.
"Suatu negara tidak dapat mengklaim kedaulatan di bulan, titik!" kata Hanlon kepada Live Science, dilansir dari Space. Senin (12/12/2022).
Namun, ketika kini beberapa negara membuat rencana untuk membuat pangkalan di Bulan, ini menjadi suram.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berlaku di ruang angkasa berdasarkan Pasal 3 OST menyatakan bahwa individu memiliki hak mendasar untuk memiliki properti. Artinya, secara hipotetis, siapa pun dapat membangun rumah di bulan dan mengklaimnya sebagai miliknya. Dan beberapa orang telah mengklaim memiliki bagian dari bulan, termasuk Robert R. Coles, mantan ketua Planetarium Hayden Kota New York di American Museum of Natural History, yang berusaha menjual hektar bulan seharga 1 dolar Amerika Serikat (AS) per bagian pada 1955, New York Times melaporkan.
Namun, Pasal 12 OST memasukkan ketentuan yang dapat menggagalkan upaya tersebut. Disebutkan bahwa setiap instalasi pada benda langit lain harus dapat digunakan oleh semua pihak. Dengan kata lain, kata Hanlon, itu harus berfungsi sebagai ruang publik.
Perjanjian Bulan tahun 1979 akan membantu merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12 dengan menetapkan bahwa setiap pihak komersial atau individu yang bertindak di luar angkasa dianggap sebagai bagian dari negara asalnya, bukan entitas independen. Tetapi Amerika Serikat, China, dan Rusia sejauh ini gagal meratifikasi perjanjian ini.
Saat misi seperti program Artemis NASA dan proyek pangkalan bulan bersama China dan Rusia dimulai, pengacara ruang angkasa seperti Hanlon harus melakukan kerja keras untuk merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12.
Baru-baru ini, NASA berusaha untuk mengisi beberapa celah hukum antariksa dengan Artemis Accords, perjanjian internasional yang dirancang untuk memperlancar eksplorasi di masa depan. Dibangun di atas Perjanjian Luar Angkasa, perjanjian tersebut menjabarkan serangkaian prinsip tidak mengikat yang mengatur aktivitas di beberapa benda langit, termasuk bulan. Di antara ketentuannya adalah pengakuan atas wilayah bulan tertentu, seperti situs pendaratan satelit Luna Rusia dan jejak kaki Neil Armstrong, sebagai warisan luar angkasa yang dilindungi.
Namun secara khusus, perjanjian tersebut juga memungkinkan entitas untuk mengekstraksi dan menggunakan sumber daya luar angkasa, yang tidak disukai semua negara. Sebanyak 21 negara telah menandatangani perjanjian sejauh ini, meskipun beberapa pemain utama, termasuk Rusia, telah menolak berdasarkan klausul ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika