REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) setempat menyebutkan segera bertemu pemerintah pusat untuk membahas pembangunan pos-pos pada beberapa titik yang sering dilalui masyarakat di perbatasan RI-PNG. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan bilateral Border Liaison Meeting (BLM) pada 12 Desember, setelah dua tahun tidak melakukan pertemuan.

“Pada pertemuan bilateral Border Liaison Meeting (BLM) salah satu pembahasan, kami bahas mengenai titik-titik jalan sering dilewati masyarakat harus memiliki pos-pos pengamanan baik dari Indonesia maupun PNG,” kata Kepala BPKLN Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, Senin (19/12/2022).

Menurut Suzana, pembangunan pos-pos tersebut sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan akan mempermudah masyarakat saat melintasi jalur. “Kami akan membentuk tim gabungan baik dari provinsi, pusat, dan beberapa instansi terkait lainnya serta dari pihak PNG,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah kedua pemerintahan sudah menyepakati dan membentuk tim, secara bersama-sama akan turun dan melihat langsung titik-titik mana saja yang dibangun pos-pos. Untuk itu, diharapkan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan begitu perekonomian di daerah perbatasan dapat segera membaik apalagi setelah dua tahun tutup.

“Kami juga membahas mengenai peningkatan kerja sama, seperti ekonomi, pendidikan dan budaya. Selain itu, juga BPKLN sepakat untuk sama-sama perkuat lagi jalinan kerjasama telah dibangun bersama,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, pertemuan BLM tersebut sangat penting bagi kedua negara, pada forum tersebut untuk mendiskusikan berbagai permasalahan serta rencana pembangunan di sepanjang kawasan perbatasan antara RI-PNG. “Hasil diskusi dari forum sangat bermanfaat untuk kepentingan kegiatan pengelolaan perbatasan dan penanganan serta kegiatan lintas batas antar kedua negara,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika