REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia bukan negara yang tertutup karena melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023 mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga telah melarang ekspor mentah nikel yang kemudian digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jokowi mengatakan, pemerintah mempersilakan negara manapun serta perusahaan baik dalam maupun luar negeri agar bersama-sama membangun industri yang berkaitan dengan nikel maupun bauksit di Indonesia.

“Jadi kita ini bukan tertutup kita kan mempersilahkan. Kita terbuka mempersilahkan siapapun dari negara manapun perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, berkaitan dengan bauksit, tembaga, timah, kita terbuka bekerja sama dengan BUMN silahkan, bekerja sama dengan swasta silakan, mendirikan sendiri silahkan,” jelas Jokowi saat memberikan keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Larangan ekspor mineral mentah ini dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambahnya di dalam negeri. Selain itu, larangan ini juga akan membantu Indonesia memperluas lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

“Kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada dalam negeri. Kalau kita ikut join yang namanya deviden itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, yang namanya kesempatan kerja itu ada dalam negeri. Yang kita inginkan itu, masa tidak boleh, kita akan terus,” jelasnya.

Setelah melarang ekspor bijih bauksit, Jokowi tak menutup kemungkinan akan melarang ekspor bahan mineral lainnya. Namun, ia mengatakan pemerintah saat ini masih mengkalkulasi kesiapan industrinya.

“Untuk komoditas lain itu dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap. Nggak usah harus siap. Setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan,” jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika