REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB) dan Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islami (PSEBI) bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Yakni, mengangkat tema Diplomasi Haji dan Umrah untuk Memperkuat Ekosistem Haji dan Umrah di Indonesia di Hotel Unpad Training Centre (UTC) Unpad, Bandung.

FGD ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Luar Negeri, Akademisi Hubungan Internasional dan Ekonomi Syariah dari Unpad. Selain itu, dihadiri lebih dari 70 peserta FGD yang berasal dari perguruan tinggi, pengelola travel haji dan umrah, KBIH, ormas Islam, dan masyarakat secara umum.  

Menurut Yudi Ahmad Faisal PhD dari Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB) Unpad selaku Ketua Panitia, kegiatan FGD ini dapat menjadi soft strategy untuk mensinergikan berbagai Lembaga dan Kementerian terkait demi optimalisasi diplomasi serta ekosistem haji dan umrah di Indonesia. 

Selain itu, kata dia, isu-isu strategis dan insights narasumber serta peserta dapat langsung dipetakan. Serta, dijadikan sebagai bahan perumusan strategi kebijakan serta program teknis diplomasi  penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih efektif. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Dirjen PHU), Prof Hilman Latief MA PhD Kementerian Agama sangat menyambut baik dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Termasuk, akademisi dan masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan haji dan umrah. 

"Selain itu, pentingnya peta jalan (road map) atau master plan optimalisasi ekosistem haji dan umrah secara terstruktur dan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait," ujar Prof Hilman.

Menurut Ketua Panitia FGD, Yudi Ahmad Faisal, di Sesi Pertama FGD, mengurai beberapa isu penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selama di Saudi Arabia. Di antaranya adalah kuota haji yang masih belum optimal mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. 

Serta, kata dia, Indonesia yang belum mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kegiatan ibadah haji dan umrah di Saudi Arabia untuk kepentingan bangsa Indonesia baik dari sektor transportasi, akomodasi, konsumsi, dan hospitality. 

Meskipun demikian, kata dia, peran swasta harus juga didukung dalam optimalisasi diplomasi Business to Business (B2B), maupun Business to Government (B2G). Selain itu, resilience atau ketahanan industri dalam negeri khususnya yang berkaitan dengan industri halal harus disiapkan dengan baik guna mendukung berbagai kepentingan jamaah haji dan umrah Indonesia. 

Sesi Kedua FGD, kata Yudi, mengangkat isu pentingnya memahami berbagai isu geopolitik, ekonomi, dan budaya dalam mengembangkan strategi diplomasi dengan Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia, harus mempu juga mengintegrasikan prinsip diplomasi haji dengan diplomasi nasional untuk mencapai tujuan nasional. 

Untuk Itu, Kementerian Luar Negeri RI harus berkolaborasi dengan berbagai kementerian terkait sehingga fungsi diplomasi yang dijalankan dapat diarahkan secara khusus dan terukur untuk mendukung ekosistem haji dan umrah. 

Sesi Ketiga FGD,  memunculkan beberapa isu penting diantaranya adalah belum adanya perjanjian bilateral secara khusus secara free trade agreement (FTA) atau comprehensive trade agreement antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia. Untuk dapat berdagang dengan Saudi Arabia, pemerintah dan pelaku usaha harus memperhatikan aspek dua arah perdagangan yaitu ekspor dan impor. 

Selain itu, pelaku usaha halal harus mempu memenuhi standar kriteria regulasi setempat untuk dapat melakukan ekspor ke Saudi Arabia dan berkompetisi secara fair dengan berbagai produk yang masuk dari berbagai negara. Hal yang penting untuk menjadi perhatian adalah mutual recognition terhadap sertifikasi halal Indonesia di Saudi Arabia. 

Selain itu, perlu ada sebuah Lembaga yang secara teknis dapat mengkoordinasikan berbagai Lembaga dan Kementerian terkait haji dan umrah sehingga dapat mengoptimalisasi pengembangan ekosistem haji dan umrah di Indonesia. 

Menurut Yudi, dari kegiatan FGD tersebut, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi manajerial dengan sebuatan “Rekomendasi Dago” sebagai berikut: 

1. Mendorong Formulasi Peta Jalan (Road Map)/Master Plan Ekosistem Haji dan Umrah Indonesia termasuk didalamnya masalah Diplomasi dan Industri Halal Nasional dalam konteks Haji dan Umrah.  

2. Optimalisasi Diplomasi Secara Makro dan Mikro Berbagai Lembaga dan Kementerian Terkait Haji dan Umrah secara Sistematis, Terukur, dan Sinergis.

3. Penguatan Sinergi antara Lembaga dan Kementerian Baik secara Formal maupun Informal

4. Penguatan UMKM dan Industri Halal Nasional 

5. Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah untuk Mendukungan Sektor Haji dan Umrah baik di Dalam maupun di Saudi Arabia 

6. Pengembangan Pendidikan dan Sekolah Vokasi Untuk Mendukung Sumber Daya Manusia Pengelola Kegiatan Haji dan Umrah di Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika