REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, balai-balai pelatihan pekerja yang dimiliki Kemenperin siap mendukung program Kartu Prakerja skema normal yang akan diselenggarakan secara luring atau offline.

"Kita punya balai-balai Kemenperin, kita punya balai vokasi, balai pendidikan, itu banyak sekali, dan politeknik kita ada 19 di Indonesia. Jadi intinya infrastruktur pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian itu sudah siap untuk mendukung program Kartu Prakerja," kata Agus usai konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Pelaku usaha yang ingin mengadakan pelatihan bagi pekerjanya juga bisa bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sehingga lokasi pelatihan bisa disediakan oleh perusahaan penyelenggara program. Program Kartu Prakerja juga diharapkan dapat meningkatkan keahlian pekerja tidak hanya untuk memenuhi lowongan pekerjaan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

"Nanti peserta bisa menjadi tenaga kerja untuk mengisi pasar tenaga kerja di luar negeri karena sekarang ini permintaannya sedang tinggi sekali. Jadi kita harus siapkan SDM Indonesia supaya kita mempunyai kriteria yang memang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan (bansos).

Dengan perubahan skema tersebut, pemerintah menganggarkan Rp 2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Angka itu akan ditambah Rp 1,7 triliun karena peserta yang ditargetkan bertambah menjadi 1 juta.

Pada 2022, realisasi anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen dari target anggaran yang sebesar Rp18 triliun.