REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta pada tanggal 8 dan 9 Januari 2023, atas undangan Presiden RI Joko Widodo, menjadi lawatan luar negeri pertamanya setelah 46 hari resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Ke-10 Malaysia.
Sejak hari pertama menjadi Perdana Menteri pada tanggal 24 November 2022, Anwar telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan sahabat sejati Malaysia. Dan, dirinya mengharapkan kerja sama keduanya di berbagai bidang dapat makin ditingkatkan, mulai dari hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya, hingga yang terkait dengan pekerja.
Penegasan itu kembali Anwar sampaikan usai dirinya menyaksikan upacara pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) antara perusahaan Malaysia dan Indonesia setibanya di Jakarta, Ahad (8/1/2023) petang.
Dalam hal hubungan kerja sama peningkatan ekonomi kedua negara, melalui kerja sama tersebut, PM Anwar mengatakan Malaysia secara resmi menyatakan hasratnya untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, Nusantara.
Hasrat itu disuarakan oleh 10 perusahaan Malaysia melalui 11 LoI, selain juga ada sembilan MoU bernilai total 1,66 miliar ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp5,905 triliun (dengan nilai tukar RM1 setara Rp3.557,71). Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan listrik nasional Malaysia, yakni Tenaga Nasional Berhad (TNB) juga berniat menjajaki peluang untuk terlibat di sektor energi, termasuk untuk energi baru terbarukan (EBT).
"Semoga semua kerja sama ini dimudahkan demi kemakmuran Malaysia-Indonesia, insya Allah," kata Anwar dalam cuitannya.
Hasrat Malaysia di Nusantara tersebut tentu juga menjadi salah satu dari 12 isu penting yang ia bahas dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).
Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz menyebut beberapa perusahaan yang tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti Boustead Properties Berhad, Berjaya Corporation Berhad, dan Pharmaniaga Berhad.
Boustead Holdings Berhad merupakan perusahaan konglomerasi tertua di Malaysia karena sejak tahun 1976 perusahaan publik tersebut sepenuhnya menjadi entitas Malaysia dan kini fokus bergerak di lima sektor, yakni perkebunan, properti dan perindustrian, farmasi, industri pertahanan dan keamanan, serta sektor perdagangan, keuangan, dan investasi.
Berjaya Corporation Berhad juga merupakan perusahaan konglomerasi Malaysia yang bergerak di berbagai bisnis, termasuk pemasaran konsumen, pengembangan properti dan investasi, pengembangan hotel, resort dan rekreasi, permainan dan lotre, makanan dan minuman, perdagangan dan distribusi otomotif, investasi pada layanan lingkungan dan teknologi bersih, serta layanan dan produk terkait telekomunikasi dan teknologi informasi.
Sementara Pharmaniaga merupakan salah satu grup farmasi terintegrasi terbesar di Malaysia, yang terlibat dalam berbagai segmen rantai nilai farmasi, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga pembuatan obat generik, obat bebas dan nutraceutical, logistik dan distribusi, penjualan dan pemasaran, serta apotek ritel.
Saling menjajaki
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada tanggal 30 November 2022 bersama Otoritas IKN, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, serta jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) memenuhi undangan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Malaysia mempromosikan peluang investasi di IKN kepada sebanyak 183 entitas industri dan bisnis Malaysia di Kuala Lumpur.
Dalam pertemuan tersebut terungkap Malaysia memiliki minat yang besar dalam berbagai bidang seperti EBT, konstruksi, kesehatan, ekowisata, mobilitas cerdas dan next-gen, serta pengembangan properti.
Sementara dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa pembangunan IKN Nusantara juga membuka berbagai peluang investasi untuk pengembangan infrastruktur, pasokan bahan, dan layanan pendukung, misalnya komersial, ekowisata, farmasi, bahan kimia, pengembangan properti, ritel, taman industri, dan energi baru terbarukan.
Pemerintah Indonesia memang sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan fokus untuk wilayah perkantoran. Menteri Basuki memperkirakan pada kuartal kedua 2023 para investor nasional maupun internasional akan mulai masuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika