REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jaksa penuntut umum Jepang secara resmi mendakwa tersangka pembunuh mantan perdana menteri Shinzo Abe dengan kasus pembunuhan, Jumat (13/1/2023). Tersangka Tetsuya Yamagami akan menjalani proses peradilan di pengadilan Jepang.
Yamagami segera ditangkap setelah ia menembak Abe dengan senjata rakitan pada Juli tahun lalu. Saat itu, Abe tengah memimpin pidato kampanye di luar stasiun kereta api Nara di Jepang barat.
Usai pembunuhan itu, Yamagami dikirim ke pusat penahanan Osaka untuk evaluasi mental selama hampir enam bulan yang berakhir Selasa (10/1/2023) lalu. Yamagami kemudian kembali dalam tahanan polisi di Nara.
Jaksa mengatakan, bahwa hasil evaluasi mentalnya menunjukkan Yamagami layak untuk diadili. Menurut pengadilan distrik Nara, Yamagami juga didakwa melanggar undang-undang pengendalian senjata.
Polisi mengatakan Yamagami mengaku membunuh Abe karena hubungan Abe yang jelas dengan kelompok agama yang dia benci. Dalam pernyataannya dan di posting media sosial yang dikaitkan dengannya, Yamagami mengatakan dia memendam dendam karena ibunya telah memberikan sumbangan besar-besaran ke Gereja Unifikasi yang membuat keluarganya bangkrut dan menghancurkan hidupnya.
Salah satu pengacaranya, Masaaki Furukawa, mengatakan bahwa Yamagami dalam keadaan sehat selama pemeriksaan mentalnya di Osaka. Ia pun hanya diizinkan untuk menemui saudara perempuannya dan tiga pengacara selama masa pemeriksaan. Furuawa mengatakan persidangannya adalah kasus serius dan melibatkan panel juri warga.
"Karena rumitnya kasus ini, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan sebelum persidangannya dimulai," katanya seperti dikutip kantor berita Associated Press, Jumat (13/1/2023).
Polisi juga dilaporkan mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa tuduhan, termasuk produksi senjata, pelanggaran hukum pengendalian bahan peledak dan menyebabkan kerusakan bangunan. Beberapa orang Jepang telah menyatakan simpati untuk Yamagami, terutama mereka yang juga menderita sebagai anak-anak pengikut Gereja Unifikasi yang berbasis di Korea Selatan.
Gereja itu dikenal menekan penganutnya untuk memberikan sumbangan besar dan dianggap sebagai aliran sesat di Jepang. Ribuan orang telah menandatangani petisi meminta keringanan hukuman untuk Yamagami, dan yang lainnya telah mengirimkan paket perawatan ke kerabatnya atau pusat penahanan.
Penyelidikan atas kasus ini telah mengungkapkan hubungan yang nyaman selama bertahun-tahun antara Partai Demokrat Liberal yang memerintah Abe dan gereja sejak kakek Abe, mantan Perdana Menteri Nobusuke Kishi, membantu gereja mengakar di Jepang pada 1960-an atas kepentingan bersama dalam konservatif dan anti -penyebab komunis.
Popularitas Perdana Menteri Fumio Kishida saat ini telah jatuh karena penanganannya terhadap kontroversi gereja. Ia juga mengalami penurunan tingkat kepercayaan warga karena bersikeras mengadakan pemakaman kenegaraan yang langka dan kontroversial untuk Abe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika