REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak China agar membagikan informasi lebih detail tentang situasi Covid-19 di negara tersebut. Desakan tersebut disampaikan setelah Beijing melaporkan terdapat hampir 60 ribu kematian akibat Covid-19 sejak awal bulan lalu.
Dilaporkan Bloomberg, Sabtu (14/1/2023), Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melakukan pembicaraan via telepon dengan Direktur Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei. Pada kesempatan itu, Ghebreyesus menegaskan kembali pentingnya kerja sama mendalam dan transparansi China dalam penanganan Covid-19 di negaranya.
Pada Sabtu lalu, Cina melaporkan, terdapat 59.938 kematian akibat Covid-19 antara 8 Desember 2022 hingga 12 Januari lalu. Angka tersebut hanya yang terdokumentasikan di rumah sakit. Sebelumnya China menyampaikan, wabah Covid-19 yang kini melonjak kembali didominasi subvarian omicron BA.5.2 dan BF.7.
Data terkait penyebaran kedua subvarian itu pun telah dilaporkan kepada WHO. Menurut WHO, BA.5.2 dan BF.7 menyumbang 97,5 persen dari kasus yang kini tengah menjalar di Negeri Tirai Bambu. WHO telah meminta Beijing memberikan data lebih terperinci, termasuk informasi tentang pengurutan atau sequence.
Direktur Komisi Kesehatan Nasional Cina Ma Xiaowei menyatakan, negaranya siap terus mendukung WHO menyatukan upaya internasional guna memerangi Covid-19. Terkait situasi pandemi di China, puluhan negara memberlakukan pengetatan pengecekan terhadap para pelancong dari Negeri Tirai Bambu, termasuk mewajibkan mereka menyertakan bukti negatif Covid-19.
China mengkritik keras pembatasan tersebut. “Sejumlah negara telah mengambil pembatasan masuk yang hanya menargetkan pelancong China. Ini tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktik tidak dapat diterima," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning, dalam pengarahan pers 3 Januari lalu
Dia menyatakan, China siap mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang menerapkan pengaturan pengujian tersebut. “Kami dengan tegas menolak menggunakan tindakan Covid untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanggapi berbagai situasi berdasarkan prinsip timbal balik,” ucapnya.
