REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelangkaan pasokan Minyakita diakui pedagang mulai terjadi. Pemerintah diminta untuk menertibkan kembali pendistribusian Minyakita agar kelangkaan dan kenaikan harga bisa teratasi.
Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pasar Nasional (Inkoppas), Ngadiran, mengatakan, pasokan Minyakita dari distributor memang sudah terbatas. Namun, ia tak mengerti jelas penyebabnya.
"Betul (langka). Sudah mulai dipermainkan lagi. Sudah dua mingguan ini, nggak dapat barang. Kami niat mau beli tidak dapat barang," kata Ngadiran kepada Republika.co.id, Senin (30/1/2023).
Minyakita adalah minyak goreng curah yang dikemas secara sederhana dan merupakan program Kementerian Perdagangan. Minyakita diproduksi para para produsen minyak goreng dengan lisensi merk dari pemerintah. Adapun bahan baku minyak sawit bersumber dari alokasi domestic market obligation (DMO).
Ngadiran menuturkan, harga jual Minyakita dari distributor berkisar Rp 12.800 per liter-Rp 13.100 per liter. Meski pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 14 ribu per liter, karena pasokan yang langka harga terkerek naik karena hukum pasar.
Sayangnya saat ini pedagang justru sulit mendapatkan pasokan Minyakita. Di satu sisi, Minyakita terlanjut disukai oleh banyak konsumen karena harga terjangkau namun dikemas sehingga dipastikan kualitas dan kebersihannya.
Adapun untuk minyak goreng curah, menurut Ngadiran masih terdapat pasokan yang dikirim ke pasar. Namun, jumlahnya pun terbatas.
Ia pun meminta agar Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo untuk berani menindak tegas bila ada permainan korporasi sawit yang sengaja membuat kelangkaan.
"Ya, kalau presiden takut, menteri juga takut ya dikendalikan sama pengusaha," katanya
Sebelumnya, Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Ahmad Choirul Furqon menduga adanya pemain dalam perdagangan minyak goreng yang sengaja membuat pasokan Minyakita langka. Ia pun mewanti pemerintah agar tak terjadi persoalan serius mengingat bulan Ramadhan segera tiba.
"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan. Pemilu dan dua bulan menjelang Bulan Ramadhan," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah dapat mengurai kondisi tersebut sehingga tidak ada pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng untuk rakyat kecil malah bergejolak.
Produsen, Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi ini kembali stabil, baik pasokan maupun harga.
"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika