REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeklaim, peminat program rumah down payment (DP) Nol Rupiah sangat tinggi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan , hanya saja, program tersebut memiliki kendala pembiayaan.

Menurut dia, kemacetan pembayaran di bank yang dialami penerima program bantuan, menjadi persoalan serius. "Kami tugasnya memastikan syarat administrasinya, proses selanjutnya kan ada di perbankan, harus verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk mendapatkan kredit tersebut," tutur Sarjoko di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Program rumah DP Nol Rupiah menggunakan pembiayaan dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR). Adapun skemanya, Pemprov DKI yang akan membayarkan atau menalangi dulu senilai unit hunian, kemudian warga yang mendapatkan fasilitas tersebut nantinya membayarkan atau melakukan angsuran ke Pemprov DKI melalui bank pelaksana.

"Bagaimanapun dana FPPR harus bergulir disalurkan ke masyarakat yang lain, jadi sebisa mungkin menghindari kredit macet. Betul (kenyataannya banyak macet di bank), bukan administrasi, meski penghasilan tinggi ternyata pengeluaran banyak pasti mereka enggak punya sisa untuk cicilan," terangnya.

Menurut Sarjoko, pihaknya sudah mengupayakan kemudahan bagi warga yang membutuhkan hunian tanpa dibebani uang muka, plus suku bunga angsurannya di angka lima persen. Berdasarkan catatannya, dana FPPR itu berjumlah kurang lebih Rp 525 miliar yang diperoleh sejak 2019.

Saat ini, angkanya masih tersisa sekitar Rp 240 miliar. Dana tersebut diperuntukkan, di antaranya memfasilitasi warga yang akan mendapatkan hunian di Pondok Kelapa tahap dua dan Cilangkap.

"Proyeksi tambahan tahun ini baru dari Perumnas yang di (Tower) Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kita mendapat alokasi sekitar 35 unit untuk yang dikerjasamakan dengan skema tanpa uang muka. (Tersedia) akhir tahun ini rencananya," tutur Sarjoko.