REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemimpin Cina Xi Jinping tampaknya mengkalibrasi ulang pendekatan garis kerasnya ke Taiwan. Upaya ini terkait rencana terdekat negara pulau ini akan pada mengadakan pemilihan presiden yang kemungkinan akan dimenangkan oleh mitra negosiasi pilihan pemerintah Xi.

Wakil Ketua Partai Kuomintang Andrew Hsia diperkirakan akan mengunjungi Cina pada hari Rabu (8/2/2023), yang terbaru dari serangkaian gerakan persahabatan antara musuh yang dulunya bermusuhan dalam Perang Saudara Cina. Hsia diperkirakan akan mengunjungi beberapa kota di Cina selama sembilan hari termasuk ibu kota Beijing, di mana dia kemungkinan akan bertemu Song Tao, mantan diplomat top Partai Komunis yang sekarang mengawasi urusan di Selat Taiwan.

Beijing juga mengisyaratkan akan melanjutkan impor dari lebih dari 60 perusahaan makanan Taiwan yang termasuk di antara eksportir produk yang sempat dilarang tahun lalu. Langkah itu menarik kembali sanksi tidak resmi yang digunakan Cina untuk menunjukkan ketidaksenangan dengan Presiden Taiwan saat ini, Tsai Ing-wen dalam membina hubungan dengan AS.

“Sekarang karena kampanye kepresidenan Taiwan akan segera dimulai, inilah saat yang tepat bagi Beijing untuk mengurangi sanksinya terhadap Taiwan karena jika tidak, sanksi akan menjadi tanggung jawab utama bagi politisi yang bersahabat dengan Beijing di Taiwan,” kata Wen- ti Sung, spesialis politik Taiwan dan hubungan lintas-selat di Australian National University seperti dikutip Bloomberg. “Itulah yang kita lihat sekarang.”

Meskipun terlalu dini untuk mengatakan sejauh mana pergeseran tersebut, strategi tersebut bertepatan dengan Cina yang mulai menerima pendekatan yang lebih damai dalam berurusan dengan AS dan sekutunya. Terutama sejak Xi dan Presiden Joe Biden bertemu di Indonesia pada bulan November saat momen G20.

Perbaikan hubungan dua negara ini bertujuan untuk mengatasi hilangnya dukungan publik di banyak negara maju dan memfokuskan kembali pada kebangkitan ekonomi, yang telah terpukul oleh pembatasan aktivitas di Pandemi Covid selama tiga tahun.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah dijadwalkan untuk mengunjungi Beijing mulai minggu ini, dalam perjalanan pertama oleh seorang diplomat top AS dalam lebih dari empat tahun. Blinken menunda rencana itu karena pertikaian soal balon udara Cina, yang menurut AS telah memata-matai negara itu.

Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao juga bertemu dengan mitranya dari Australia Don Farrell pada hari Senin (5/2/2023). Ketika ditanya apakah Cina menyesuaikan pendekatannya ke negara pulau itu, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Zhu Fenglian akan mengatakannya pada jumpa pers, Rabu (8/2/2023). "Kebijakan negaranya tentang Taiwan konsisten dan jelas dan tidak akan berubah berdasarkan situasi politik Taiwan," katanya.

Sebagai tanda lebih lanjut dari pendekatan lembut Cina di Taiwan, komando Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di wilayah timur, sebuah unit militer yang akan menjadi ujung tombak invasi Cina, sempat merilis sebuah video pada akhir pekan di hari libur Imlek bersama orang Taiwan.

Dalam video itu digambarkan perbincangan yang hangat tentang PLA, yang berusaha melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Cina. Dan juga menggambarkan hubungan dalam jangka panjang dan kehidupan yang baik dari keluarga besar Cina di kedua sisi selat.

Pendekatan lembut itu mencampurkan gambar kembang api dan kerabat yang berpelukan dengan jet tempur dan rudal balistik jarak pendek. Pengingat senjata yang ditembakkan Cina ke pulau itu sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada Agustus lalu. Kemungkinan kunjungan penerus Pelosi dari Partai Republik, Kevin McCarthy, dapat menunjukkan seberapa banyak Cina telah menyesuaikan diri dalam pendekatannya.

McCarthy dapat mengunjungi negara pulau itu akhir tahun ini atau tahun depan, kata Ketua Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul, Selasa. McCaul, seorang Republikan Texas, mengatakan dia akan memimpin delegasi bipartisan ke Taiwan musim semi ini.

Pemilihan presiden yang dijadwalkan Taiwan pada Januari 2024 adalah salah satu alasan bagi Beijing untuk menyesuaikan rencana permainannya untuk mengamankan kendali atas pulau yang dijalankan secara demokratis itu.

Tsai tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan masa jabatan, membuka lapangan bagi kandidat baru termasuk Wakil Presiden William Lai, penantang teratas untuk menjadi kandidat DPP.

Lai pernah menggambarkan dirinya sebagai 'pekerja politik untuk kemerdekaan Taiwan'. Retorika semacam itu membuat marah Beijing, yang para pejabatnya sering mengecam DPP karena berkolusi dengan AS, pendukung militer utama Taiwan.

Walikota New Taipei City Hou Yu-ih dan pendiri Grup Teknologi Foxconn Terry Gou adalah kandidat terdepan KMT saat ini, menurut jajak pendapat bulan lalu oleh TVBS, penyiar utama Taiwan.

Penampilan kuat KMT dalam pemilihan lokal pada bulan November membuka pintu kemungkinan mengklaim kemenangan pemilihan presiden pertamanya dalam satu dekade. Upayanya untuk memenangkan pemilih akan dibantu oleh Cina yang merombak citranya di Taiwan, yang dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan ancaman untuk menginvasi, meningkatkan tekanan ekonomi dan politik pada pemerintahan Tsai, dan tindakan keras terhadap protes demokrasi di Hong Kong.

Lebih dari 78 persen publik mengatakan mereka merasa Cina bersikap tidak ramah terhadap pemerintah Taiwan, menurut sebuah survei yang dirilis Dewan Urusan Daratan di Taipei pada bulan Oktober. Sekitar 61 persen mengatakan Beijing tidak bersahabat dengan rakyat Taiwan.

Meskipun telah kalah dari Komunis Mao Zedong dalam perang saudara pada paruh pertama abad ke-20, KMT adalah mitra negosiasi pilihan Beijing di Taiwan karena keduanya memiliki gagasan yang sama bahwa pulau itu adalah bagian dari Cina.

Preferensi itu terlihat pada Agustus tahun lalu, ketika Hsia dari KMT mengunjungi Cina di tengah ketegangan terkait kunjungan Pelosi. Hsia mengabaikan kritik atas perjalanan dari Tsai dan beberapa orang di KMT untuk memimpin delegasi yang berfokus pada masalah yang berhubungan dengan bisnis. Di bawah pendahulu KMT Tsai, mantan Presiden Ma Ying-jeou, Taipei dan Beijing melonggarkan pembatasan pariwisata dan investasi yang telah berlangsung puluhan tahun.

“Terlibat dalam dialog dengan KMT memungkinkan Beijing mengatakan bahwa dialog lintas-selat sedang berlangsung meskipun menghindari dialog dengan pemerintahan Tsai,” kata Amanda Hsiao, analis senior di Crisis Group, sebuah organisasi penelitian kebijakan yang berbasis di Brussel.

“Ini juga memungkinkan KMT untuk menampilkan dirinya kepada pemilih Taiwan sebagai partai yang mampu melakukan dialog – dan karena itu hubungan yang lebih stabil – dengan Beijing, yang menarik bagi segmen populasi Taiwan," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika