REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Salah satu saluran media independen terakhir di Kamboja, radio Voice of Democracy (VoD) menghentikan operasinya pada Senin (13/2/2023). Perdana Menteri Hun Sen memerintahkan penutupan VoD karena diduga memfitnah putranya dalam sebuah berita.
Dalam situs web VoD, putra Hun Sen, Letnan Jenderal Hun Manet, telah menandatangani sumbangan atas nama ayahnya sebesar 100 ribu dolar AS untuk bantuan gempa Turki. Hun Sen mengatakan artikel itu salah menafsirkan fakta. Menurutnya, hanya perdana menteri yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang bantuan luar negeri.
VoD mengakui telah melakukan kesalahan. Tetapi pengakuan itu tidak cukup bagi Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja dengan tangan besi selama 38 tahun. Dia menindak kritik dan media independen.
VoD secara ekstensif telah melaporkan isu-isu sensitif seperti perampasan tanah dan geng kriminal yang beroperasi hampir tanpa hukuman. Kelompok kriminal itu melakukan penipuan melalui internet, terutama orang asing untuk bekerja di bawah kondisi perbudakan. Tindakan keras media sebelumnya telah memaksa beberapa outlet gulung tikar dengan alasan yang disengketakan bahwa mereka tidak membayar pajak dengan benar.
Kementerian Penerangan pada Senin mengatakan, izin VoD dicabut karena telah melanggar etika jurnalisme profesional dan tidak melakukan koreksi sesuai dengan undang-undang pers. Hal ini mempengaruhi kehormatan dan martabat pemerintah.
Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan, pemerintah Kamboja tidak pernah menyukai pelaporan VoD. Sikap otoriter Hun Sen terhadap media independen, tidak akan membuat VoD beroperasi untuk jangka panjang.
“Tapi itu bukan alasan memberikan perintah yang keterlaluan dan konyol untuk menutup mereka (VoD) berdasarkan alasan paling konyol tentang siapa yang menandatangani dokumen pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Turki. Keputusan yang tidak masuk akal ini nyaris tidak menutupi niat sebenarnya pemerintah untuk lebih menekan kebebasan media," ujar Robertson.
Robertson mengatakan, secara historis, Hun Sen dan partainya biasanya menindak keras setiap suara independen menjelang pemilihan nasional. “Menargetkan VoD adalah indikasi bagus bahwa jajak pendapat yang dijadwalkan pada 23 Juli tidak akan bebas dan tidak adil,” kata Robertson.
Hun Sen memerintahkan VoD untuk berhenti beroperasi pada Senin pukul 10 pagi waktu setempat. Karyawan VoD berada di meja kerja mereka ketika perwakilan dari Balai Kota Phnom Penh dan Kementerian Informasi tiba untuk membetikan informasi mengenai peutupan itu.
VoD mengatakan, mereka menghormati pencabutan lisensi tersebut. Setelah pihak berwenang pergi, wartawan lain mengunjungi kantor VoD untuk mendengarkan kekecewaan staf.
“Saya tidak dapat membayangkan bahwa perdana menteri akan menutup suara rakyat seperti ini. VoD turun langsung untuk melaporkan orang-orang yang memiliki sengketa tanah, tetapi kemudian dimanipulasi seolah-olah kami dari oposisi," kata seorang reporter, Khan Leakhena sambil menangis.
Seorang juru bicara VoD, Sothoeuth Ith, mengatakan, setelah menerima perintah penutupan, VoD tidak akan melanjutkan siaran. “Mungkin semoga ini bukan akhir dari segalanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan terkait dan semoga solusi dapat diwujudkan," ujarnya.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kamboja sangat terganggu dengan keputusan mendadak untuk mencabut lisensi media VoD. Kedutaan AS mengatakan, VoD telah memberikan pelaporan berdasarkan fakta yang objektif tentang isu-isu yang melayani kepentingan rakyat Kamboja selama lebih dari 20 tahun. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price di Washington mengatakan, langkah itu sangat meresahkan karena berdampak terhadap kebebasan berekspresi dan akses ke informasi menjelang pemilihan nasional pada bulan Juli.
“Kami mendesak pihak berwenang Kamboja untuk meninjau kembali keputusan ini,” kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika