REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Ratusan tentara Garda Nasional Texas berkumpul pada Selasa di fasilitas Angkatan Darat di luar Chicago. Hal ini menyusul ancaman Donald Trump untuk menerapkan undang-undang antimakar dan mengerahkan pasukan ke lebih banyak kota di AS meningkatkan perdebatan mengenai batas-batas wewenangnya.
Presiden Partai Republik pada Selasa kembali membuka kemungkinan bahwa ia akan menggunakan Undang-Undang Makar yang telah berusia berabad-abad untuk menghindari keputusan pengadilan yang menghalangi pengiriman pasukan Garda ke kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat, meskipun ada keberatan dari pejabat lokal dan negara bagian.
Seorang hakim federal untuk sementara waktu melarang pasukan Garda untuk pergi ke Portland, Oregon, meskipun hakim terpisah untuk saat ini mengizinkan penempatan pasukan di Chicago, di mana agen-agen federal telah memulai tindakan keras terhadap imigrasi ilegal.
"Ya, hal ini sudah pernah diajukan sebelumnya," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval. Dia mengklaim pasukan diperlukan untuk melindungi properti dan personel federal dalam menjalankan tugas mereka, serta membantu upaya keseluruhan untuk menekan kejahatan.
“Jika Anda melihat Chicago, Chicago adalah kota besar yang banyak kejahatannya, dan jika gubernur tidak bisa melakukan tugasnya, kami akan melakukan tugasnya. Semuanya sangat sederhana,” katanya.
Undang-undang tersebut, yang memberikan wewenang kepada presiden untuk mengerahkan militer guna meredam kerusuhan dalam keadaan darurat, biasanya hanya digunakan dalam kasus-kasus ekstrem, dan hampir selalu atas undangan gubernur negara bagian. Tindakan tersebut terakhir kali diminta oleh Presiden George HW Bush selama kerusuhan Los Angeles tahun 1992.
Berdasarkan hukum federal, Garda Nasional dan pasukan militer lainnya umumnya dilarang melakukan penegakan hukum sipil. Namun Undang-Undang Pemberontakan memberikan pengecualian, memberikan tentara wewenang untuk mengawasi dan menangkap orang secara langsung.
Menggunakan undang-undang tersebut akan mewakili peningkatan signifikan dalam upaya Trump untuk mengerahkan militer ke kota-kota Demokrat. Sejak masa jabatan keduanya sebagai presiden dimulai pada bulan Januari, ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan dalam berupaya menggunakan otoritas pemerintahan melawan lawan-lawan politiknya, seiring dengan upayanya untuk memperluas kekuasaan kepresidenan dengan cara-cara yang telah menguji batas-batas undang-undang.
Pekan lalu, dalam pidatonya di depan para komandan militer, Trump menyarankan agar kota-kota di AS dijadikan sebagai “tempat pelatihan” bagi angkatan bersenjata, sehingga membuat khawatir Partai Demokrat dan kelompok kebebasan sipil.
Randy Manner, pensiunan mayor jenderal Angkatan Darat yang menjabat sebagai penjabat wakil kepala Biro Garda Nasional, mengatakan penggunaan Undang-Undang Pemberontakan seperti yang direncanakan Trump tidak memiliki preseden nyata.
“Ini adalah sebuah kecenderungan yang sangat berbahaya, karena pada dasarnya dikatakan bahwa presiden dapat melakukan apa pun yang dia pilih,” kata Manner, yang bertugas di bawah pemerintahan Partai Republik dan Demokrat sebelum pensiun pada tahun 2012. “Ini benar-benar definisi kediktatoran dan fasisme.”
Trump telah memerintahkan pasukan Garda Nasional ke Chicago, kota terbesar ketiga di AS, dan Portland, Oregon, menyusul penempatan pasukan Garda sebelumnya di Los Angeles dan Washington, DC.
Pasukan Garda Texas terlihat pada hari Selasa berkumpul di Pusat Pelatihan Cadangan Angkatan Darat di Elwood, sekitar 80 km barat daya Chicago. Belum jelas kapan mereka berencana memulai operasi di kota itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika