REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo masih mendiskusikan potensi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan pembiayaan untuk hilirisasi industri Sumber Daya Alam (SDA) seperti smelter.
"Ini baru wacana untuk mendiskusikan strukturnya seperti apa, modelnya, dan fikihnya seperti apa, compliance atau tidak," kata Kartika di sela BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Ia mengatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah yang mendorong pembiayaan ke sektor prioritas untuk hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.
"Kita mendorong downstream mineral, dari nikel, bauksit, dan lain sebagainya sampai ke baterai kendaraan listrik. Saya rasa ini ekosistem yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan secara pembayaran ada principle payment jangka panjang," katanya.
Menurut dia, proyek-proyek jangka panjang seperti hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur bisa dibiayai oleh pembiayaan syariah dari BSI.
"Proyek jangka panjang kalau didanai oleh perbankan konvensional seringkali tidak sesuai. Ini bahasannya project finance. Ini didiskusikan hari ini," katanya.
Ia mengatakan, akan terus mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan pembiayaan syariah ke sektor riil sehingga sektor keuangan Islam juga memiliki peluang pertumbuhan baru.
"Pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif yang tetap memenuhi prinsip syariah mendesak dilakukan. Dewan Syariah Nasional (DSN) sedang mengembangkan struktur produk syariah untuk wholesale banking dengan memperhatikan global best practice," katanya.