Selasa 21 Feb 2023 13:47 WIB

Muhaimin: Politik dalam Keadaan Bahaya Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup

MK dijadwalkan memutuskan gugatan proporsional terbuka dalam tiga hari lagi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota lesgislatif DPR RI 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023). DPP PKB mengelar uji kelayakan dan kepatutan sebagai bentuk komitmen besar untuk menjaring caleg-caleg yang memiliki integritas dan kapabilitas. Uji Kelayakan dan Kepatutan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh sebagai tim penguji mulai dari akademisi, praktisi, ulama, jurnalis, dan aktivis.
Foto: Republika/Prayogi.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota lesgislatif DPR RI 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023). DPP PKB mengelar uji kelayakan dan kepatutan sebagai bentuk komitmen besar untuk menjaring caleg-caleg yang memiliki integritas dan kapabilitas. Uji Kelayakan dan Kepatutan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh sebagai tim penguji mulai dari akademisi, praktisi, ulama, jurnalis, dan aktivis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar memprediksi ada kemungkinan terjadinya sesuatu di luar dugaan. Salah satunya adalah potensi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024.

"Tiga hari lagi akan ada keputusan MK dan kalau itu keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan yang berbahaya, politik dalam keadaan bahaya," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Baca Juga

Menurutnya, tantangan berat akan dihadapi jika MK mengabulkan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka. Hal tersebut dipandangnya sebagai sesuatu yang tak logis, mengingat sudah berjalannya tahapan Pemilu 2024.

"Akan terjadi kejutan-kejutan, politik nasional maupun geopolitik. Bayangkan kalau besok keputusan MK, pemilihan umum bersifat tertutup, tidak logis, tidak logis. Tanpa mengetahui, tanpa mendahului keputusan MK, kalau itu terjadi, kita tidak tahu," ujar Muhaimin.