REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih belum dapat dipastikan. Padahal, tahun ajaran baru akan segera dimulai pada Senin (14/7/2025) pekan depan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya belum bisa melaksanakan program sekolah gratis lantaran adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024. Menurut dia, adanya putusan MK membuat pemerintah pusat perlu membuat regulasi baru untuk memfasilitasi sekolah swasta gratis.

"Yang pertama untuk sekolah gratis Sekali lagi teman-teman sekalian, Putusan MK ini harus diatur lebih lanjut melalui PP. Jadi sekarang ini PP-nya sedang dipersiapkan, disusun oleh pemerintah pusat," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia mengatakan, Pemprov Jakarta sebenarnya telah menyiapkan program sekolah gratis jauh sebelum adanya Putusan MK. Bahkan, Pemprov Jakarta telah memilih 40 sekolah swasta yang akan diuji coba untuk digratiskan.

Namun, adanya Putusan MK membuat program itu urung terlaksana. Pasalnya, melalui putusan tersebut, MK mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sejumlah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 19 Jakarta bersiap mengikuti kegiatan belajar mengajar di halaman MAN 11 Jakarta, Lebak Bulus, Jakarta, Senin (10/10/2022). Beberapa kegiatan diadakan bagi para siswa seperti trauma healing setelah kejadian tembok roboh akibat terjangan banjir di sekolah mereka yang mengakibatkan tiga siswa meninggal dunia. - (ANTARA/Reno Esnir)

Ikuti Whatsapp Channel Republika