REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tahun ini pemerintah memulai perdagangan karbon sebagai salah satu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PLN Nusantara Power akan mengikutsertakan 11 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam perdagangan karbon tahap pertama ini.

Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Rully Firmansyah menjelaskan, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan, saat ini PLN Nusantara Power memiliki 11 PLTU untuk ikut dalam perdagangan ini. Ia mengatakan, PLN Nusantara Power saat ini juga memiliki tiga proyek pembangkit yang sedang dalam proses mendapatkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE).

"Kami mempunyai potensi beberapa pembangkit yang surplus dan pembangkit defisit emisi. Kami juga sedang memproses tiga SPE, yaitu PLTGU Muara Karang, PLTA Renon dan PLTA Sipansihaporas sehingga bisa kami perdagangkan," ujar Rully di Kementerian ESDM, Rabu (22/2/2023).

Rully menjelaskan, tahun ini melalui tiga proyek SPE tersebut PLN mempunyai potensi emisi yang bisa diperdagangkan sebesar 1,5 ton CO2. Selain tiga proyek tersebut, PLN terus melakukan upaya pengurangan emisi dari pembangkit fosil yang saat ini masih beroperasi melalui teknologi co-firing, gencar melakukan efisiensi operasional pembangkit dan juga mengkonversi pembangkit berbasis fosil ke pembangkit berbasis EBT.