REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pemerintah perlu memperkuat penyerapan tenaga kerja sektor riil di tengah era digitalisasi.

"Kalau sekarang yang kita lihat PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan itu lebih bukan karena dampak secara ekonomi tapi lebih karena digitalisasi," kata Aviliani dalam diskusi publik dengan tema Tantangan Ekonomi di Tahun Politik di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Aviliani mengatakan di tengah tren digitalisasi, pola kerja sudah berubah dan digitalisasi menjadi satu hal yang biasa. Oleh karenanya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk dapat merespons cepat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan mendatang, menjadi penting.

"Tugas pemerintah adalah bagaimana membuat kebijakan ke depan dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja yang memang berbasis sektor riil," ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan dapat menggerakkan industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja seperti industri padat karya dan mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri. Di sisi lain, pemberdayaan khususnya terhadap masyarakat menengah ke bawah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat memperkecil kesenjangan sosial ekonomi.

"Memang yang harus diatasi itu adalah kesenjangan karena pertumbuhan bisa tinggi tapi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan itu lebih banyak kelas menengah atas. Nah yang di bawah ini yang memang setelah BLT (bantuan langsung tunai) lalu bagaimana pemberdayaan itu menjadi penting," ujarnya.

Aviliani berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan tetap berlanjut ke depan dapat diikuti dengan kesenjangan yang makin rendah. Ia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2023 tumbuh di kisaran 4,8 sampai dengan 5,1 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika